Jaksa Agung Bukan ‘Jatah’ Parpol, NasDem Pasrah?

TERASKATA.id, Jakarta – Presiden Jokowi memastikan posisi jaksa agung pada periode kedua pemerintahannya tidak akan diisi oleh kader partai politik.

”Pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).

Jokowi mengatakan kabinet menteri periode kedua pemerintahannya sudah final. Bahkan semua parpol pengusung sudah diberi tahu.

”Kabinet sudah final. Komposisi 45 parpol, 55 profesional,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI ini mengatakan, para ketua umum parpol yang mengusungnya di Pilpres 2019 sudah mengantongi nama-nama kadernya yang diminta untuk jadi menteri.

”Partai sudah diberi tahu nama-nama anggota kabinet,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku menghormati keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurutny, Jokowi memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet di periode kedua memimpin Indonesia.

”Apa pun juga terserah bapak Presiden. Oke,” kata Surya Paloh, Rabu (14/8).

Meski demikian, Surya Paloh mengaku belum diberi tahu terkait susunan Kabinet Kerja jilid II yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

”Belum. Mungkin saya barangkali yang terakhir,” kata Paloh.

Saat disinggung komposisi menteri mayoritas dari profesional, Paloh menilai hal tersebut sudah menjadi hak presiden.

”Apa pun bentuknya, mau 25 persen, 35 persen, itu hak prerogatif presiden,” kata Politisi asal Aceh itu. (*)