Wali Kota Palopo Ikut Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP dan RB Secara Virtual

TERASKATA.COM, Palopo – Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir MH bersama OPD terkait secara virtual mengikuti penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP dan RB) instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2021.

Kegiatan ini turut dihadiri para Asisten Sekda Kota Palopo, Kepala Inspektorat, H Asir Mangopo, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Keuangan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kabag Organisasi, dan jajaran terkait lainnya di Ruang Kerja Wali Kota Palopo, Selasa (05/04/22).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto menyampaikan, saat ini merupakan penghujung dari rangkaian kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi setelah sebelumnya dilakukan serangkaian tahapan evaluasi yang cukup panjang.

“Setiap tahun, Kementerian PAN-RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan melakukan evaluasi SAKIP dan RB,” tambahnya.

Tujuannya adalah, kata Erwan Agus untuk memastikan kemajuan implementasi Sakib dan RB serta memberikan saran perbaikan bagi seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada tahun 2021.

Adapun Sekertaris Kementrian PAN RB, Rini Widiyantini yang mewakili Menteri PAN RB menyampaikan, transformasi menjadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi.

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan tantangan dan berbagai peluang melalui inovasi-inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Membutuhkan komitmen yang nyata dan perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Kami merasakan peningkatan komitmen pimpinan instansi pemerintah khususnya pada pemerintah daerah,” katanya.

“Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian PAN RB pada tahun 2021,” lanjutnya.

Sementara implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

“Untuk itu, seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan dari Pemerintah RI, yaitu peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran,” tegas Rini. (adv/ams)