TERASKATA.COM, MAKASSAR – Sejumlah tokoh Wija To Luwu (WTL) menggelar pertemuan di Rumah Makan Kuliner Palopo, Jalan Borong Raya, Makassar, Sabtu (5/6/2021). Dari silaturahmi itu, sejumlah masalah penting dibahas.
Salah satunya wacana penyatuan organisasi Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) dan Kerukunan Keluarga Tana Luwu (KKTL).
Mereka juga mengevaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Luwu Raya.
Beberapa tokoh WTL yang hadir yakni Majid Tahir (Dewan Penasehat KKLR), Hasbi, Ketum KKLR Buhari Kahar, anggota DPRD Sulsel Husmaruddin dan Andi Hatta Marakarma, mantan Bupati Lutra Arifin Junaedi, dan beberapa tokoh Luwu Raya lainnya.
“Silaturahmi ini atas inisiatif Andi Hatta Marakarma sebagai tokoh masyarakat Luwu Raya dan Dr. Muhlis Sufri sebagai akademisi WTL,” kata anggota DPRD Sulsel, Husmaruddin, dikutip dari Palopo Pos, Sabtu (5/6).
Pada silaturrahmi itu, Sekjen KKLR, Talib Mustafa yang membuka diskusi mengemukakan tiga hal yang sedang mendapat perhatian serius KKLR.
Yakni penyatuan KKLR dan KKTL, soal pembentukan DOB Provinsi yang moratoriumnya berlanjut, dan rencana halal bi halal.
Gagasan yang paling banyak disoroti adalah penyatuan KKLR dan KKTL.
Terkait masalah ini, Majid Tahir menyebut gagasan ini perlu dirembukkan dengan cermat, sehingga dapat mengakomodir berbagai kepentingan WTL baik yang berdomisili di Luwu Raya maupun yang di rantau.
Peserta silaturrahmi lainnya, Andi Hatta Marakarma menyampaikan pentingnya segera dilakukan dialog dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi kebijakan Pemprov Sulsel dalam pembangunan wilayah Luwu Raya.
“Ini penting terkait dengan berkurangnya perhatian Pemprov Sulsel ke Luwu Raya belakangan ini,” kritik mantan Bupati Luwu Timur dua periode itu.
Pembicara lainnya, Ketua LPJK Sulsel Hasbi Syamsu Ali menyampaikan bahwa ke depan perlu menciptakan kondisi agar gagasan gagasan besar ke-Luwu-an melibatkan semaksimal mungkin WTL.
Untuk itu, kata Hasbi, perlu membangun kesepakatan agar hal-hal semacam ini dimulai di Palopo.
Sementara anggota DPRD Sulsel daerah pemilihan Luwu Raya, Husmaruddin mengingatkan para peserta silaturahmi tentang pentingnya mengevaluasi hasil lokakarya akselerasi pembangunan Luwu Raya beberapa waktu lalu.
Ini juga penting, kata Husmaruddin, sebagai bahan masukan bagi DPRD Sulsel agar hasil lokakarya akselerasi pembangunan Luwu Raya bisa dimaksimalkan.
“Seperti sarana prasarana Bandara Bua, Jalan ke Toraja Utara, Lutra, dan Lutim, revitalisasi Kedatuan Luwu dirancang di Pemprov SulSel, dan lainnya. Untuk itu, juga perlu dilakukan silaturrahmi dengan Gubernur Sulsel,” tutur Husmaruddin.
Pandangan yang cukup menarik dari peserta silaturrahmi ini dikemukakan oleh Haris Pangerang bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh WTL adalah belum sinerginya KKLR dengan empat Pemda di Luwu Raya.
“Kalau ini bisa diatasi, maka SDM dari Luwu Raya akan banyak diberdayakan untuk aneka kepentingan,” kata
WTL yang berprofesi pengacara ini.
Menyambung pandangan Haris Pangerang, maka Andi Hatta Marakarma sebagai mantan Bupati Luwu Timur yang juga anggota DPRD Sulsel, menyarankan agar dilakukan pertemuan dengan empat Kepala Daerah di Luwu Raya.
Karena dalam pengamatan Andi Hatta, belakangan ini beberapa kebijakan Pemda Sulsel ada yang bermasalah di daerah.
“Ini perlu mendapat perhatian kita bersama sehingga perhatian Pemda Sulsel ke Luwu Raya lebih baik lagi,’ jelas Andi Hatta. (*/int)
Komentar