PSU Pilkada Pasaman Tetap Diikuti 3 Paslon, Nomor Urut 1 Ganti Cawabup

TERASKATA.Com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pasaman 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan putusan sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada Pasaman 2024 dengan perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Senin (24/2/2025).

Iklan

PSU Pilkada Pasaman nantinya tetap akan diikusi tiga pasangan calon. Sama pada pilkada Pasaman 2024 lalu. Hanya saja, paslon nomor urut satu diwajibkan mengganti calon wakil karena tidak memenuhi syarat.

MK menginstruksikan kepada partai politik pengusung untuk mencari pengganti Anggit, tanpa mengganti posisi Welly dan nomor urut paslon saat menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

”Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2004 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Suhartoyo.

MK memberikan batas waktu bagi KPU untuk merampungkan PSU dan pengumuman perolehan suara maksimal 60 hari setelah perkara ini dibacakan.

Dalam perkara ini, sebelumnya Pemohon mendalilkan persoalan administratif berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diajukan Pihak Terkait sebagai salah satu syarat mengikuti Pilbup Pasaman.

Padahal menurut Pemohon, Pihak Terkait khususnya Anggit pernah dipidana terkait penipuan.

Dengan dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan petitum, meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU Pasaman. Juga meminta agar Majelis mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menetapkan perolehan suaranya tidak sah. (*)