TERASKATA.com, Palopo – Walikota Palopo Drs HM Judas Amir, menghadiri pendampingan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/20).
Pelaksanaan coaching clinic, dalam rangka meningkatkan penilaian kinerja. Baik kinerja individu maupun kinerja organisasi perangkat daerah dalam menjabarkan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat, setiap perangkat daerah dalam optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan sakip dan memperkuat komitmen dari pimpinan perangkat daerah.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sakip pada pemda dan perangkat daerah. Sehingga kinerja para aparat dan pegawai berorientasi pada hasil bukan sekedar melaksanakan program semata.
Terbangunnya komitmen seluruh perangkat daerah, agar meningkatnya nilai sakip tahun 2020 dan 2021 yang akan datang.
Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kem Pan dan RB, Jufri Rahman menyampaikan bahwa apa yang dilakukan hari ini, merupakan bagian dari upaya kita sekaligus untuk mewujudkan keinginan Gubernur Sulsel.
Saat ini Gubernur Sulsel sangat optimis, yang sekarang Sulsel telah mendapatkan nilai B dan jika bisa kita harus mendapatkan nilai A. Optimis ini merupakan setengah dari keberhasilan tinggal bagaimana kita untuk terus maju yang dimulai dengan optimis. Dan kehadiran para Bupati dan Walikota, untuk kabupaten dan kota yang melakukan pendampingan hari ini merupakan wujud komitmen yang patut untuk kita Apresiasi,” ujarnya.
Mewakili Gubernur Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat membuka acara menyampaikan, berdasarkan hasil laporan evaluasi reformasi dan birokrasi dan sakip tahun sebelumnya terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Langkah-langkah dari tindak lanjut tersebut, telah ada PermenPan RB Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan peta proses bisnis Instansi Pemerintah maka pemerintah provinsi Sulsel menyusun peta proses bisnis melalui keputusan Gubernur.
Selanjutnya telah dilaksanakan penataan dan penguatan organisasi melalui evaluasi kelembagaan, dengan mengacu pada indikator evaluasi kelembagaan dan penyusaian terhadap penyusunan proses bisnis yang bertujuan untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang efektif, dan efisien.
Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini, sedang melaksanakan identifikasi bagi seluruh jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.
Pada tahun 2019, Pemerintah Sulsel melalui pembangunan zona integritas WBBK, dan WBBM dalam unit kerja yang ditetapkan pada keputusan Gubernur Prov Sulsel.
Perbaikan atau inovasi Pemerintah Sulsel, yakni telah melaksanakan pelatihan penguatan tim fasilitator, tim admin dan tim evaluator inovasi pelayanan publik dan telah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis menemukan inovasi pelayanan publik bagi unit pelayanan publik di provinsi kab/kota di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini, diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Beserta Kota Pare-Pare, Palopo, Jeneponto, Bone, Luwu dan Kepulauan Selayar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Komentar