Badko HMI Sulselbar Desak Kapolri Evaluasi Kapolda dan Copot Kapolres Palopo

TERASKATA.com, Palopo – Aksi unjukrasa menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di sejumlah daerah di Sulsel berakhir ricuh. Khususnya di wilayah Kota Makassar dan Kota Palopo.

Hal ini membuat Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) angkat bicara. Badko HMI Sulselbar menilai, aksi unjukrasa yang berakhir ricuh menjadi bukti kepolisian di Sulawesi Selatan tidak mampu mengamankan jalannya aksi dengan baik.

Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO) Badko HMI Sulselbar, Yusril Hidayat kepada redaksi teraskata.com mengatakan, kepolisian seharusnya dalam menjalankan tugas mengamankan aksi unjukrasa bisa lebih persuasif dan lebih manusiawi.

”Kalau aparat bisa lebih manusiawi dengan pola persuasif, tentu kericuhan ini bisa dihindari. Hanya saja, faktanya tidak demikian,” katav Yusril Hidayat.

Atas kericuhan yang terjadi itu, Badko HMI Sulselbar mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis untuk segera mengevaluasi Kapolda Sulawesi Selatan, dan mencopot Kapolres Kota Palopo, AKBP. Alfian Nurnas yang dinilai paling bertanggungjawab atas kericuhan yang terjadi.

”Berdasarkan hasil konsolidasi kami di Badko HMI Sulselbar, maka kami menyatakan sikap, mendesak Kapolri mengevaluasi Kapolda Sulselbar dan mencopot Kapolres Palopo,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi unjukrasa di Kota Palopo berakhir ricuh. Tercatat puluhan massa aksi mengalami luka-luka setelah terlibat saling lempar dengan aparat kepolisian di halaman Gedung DPRD Kota Palopo. Juga terdapat anggota kepolisian yang mengalami luka-luka. (*)