Bahaya Sentralisasi Kekuasaan, Pakar Ingatkan Wali Kota Palopo Soal Ancaman Pemaksulan

TERASKATA.Com, Palopo – Ketegangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan DPRD setempat terus menguat. Potensi pemaksulan menyeruak ke publik.

Di balik kisruh soal lambannya penyerapan anggaran dan dugaan sentralisasi kewenangan, muncul peringatan keras. Konflik ini bisa berujung pada ancaman pemaksulan terhadap Wali Kota.

Pakar kebijakan publik Dr. Syahiruddin Syah menilai persoalan ini bukan sekadar gesekan politik biasa. Ia melihat pola sentralisasi kekuasaan yang berbahaya dalam sistem pemerintahan daerah.

“Kepala daerah seharusnya menjadi penggerak kolaborasi, bukan pemegang kendali tunggal,” kata Syahiruddin dalam video yang diterima redaksi teraskata.com, Minggu (26/10/2025).

Menurut Akademisi Unanda ini, indikasi sentralisasi terlihat dari kebijakan yang terlalu terkonsentrasi di tangan Wali Kota, termasuk dalam hal dugaan perizinan pejabat hadir di rapat DPRD dan pengambilan keputusan lintas sektor.

“Jika pejabat OPD tidak bisa hadir dalam rapat penting karena harus menunggu izin, itu menandakan lemahnya independensi birokrasi,” ujarnya.

Ia menilai, langkah semacam itu bisa menghambat kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Ketika fungsi kontrol DPRD terhambat, ini bukan hanya pelanggaran etika birokrasi, tapi ancaman langsung terhadap sistem demokrasi lokal,” tambahnya.

Ancaman Pemaksulan Bisa Nyata

Syahiruddin mengingatkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan daerah, ketegangan antara eksekutif dan legislatif tak boleh dibiarkan berlarut.

Jika disharmoni terus terjadi, DPRD memiliki hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme politik seperti hak angket hingga pemaksulan kepala daerah.

“Langkah itu bisa saja ditempuh jika pelanggaran dilakukan berulang kali dan menghambat fungsi lembaga lain,” jelasnya.

Menurutnya, ancaman pemaksulan bukan sekadar gertakan politik, tapi konsekuensi dari praktik pemerintahan yang tidak terbuka. “Kalau kontrol DPRD dipinggirkan, demokrasi lokal kehilangan rohnya,” tegas Syahiruddin.

RPJMD Terancam Mandek

Selain soal etika pemerintahan, Syahiruddin juga menyoroti risiko keterlambatan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Palopo. Hingga kini, dokumen perencanaan itu belum dibahas bersama DPRD.

“Kalau pembahasan molor sampai akhir tahun, otomatis RPJMD lama akan digunakan. Itu berarti program Wali Kota baru tidak bisa berjalan penuh selama masa jabatannya,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Syahiruddin, bisa memangkas waktu efektif realisasi visi dan misi kepala daerah dari lima tahun menjadi hanya tiga tahun. “Dampaknya bukan hanya politik, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang menunggu program konkret,” ujarnya.

Di tengah memanasnya situasi politik, Syahiruddin menyerukan agar kedua pihak segera duduk bersama. Ia menilai, kunci penyelesaian ada pada sinkronisasi kebijakan dan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Pemimpin yang baik adalah yang mampu merangkul semua unsur. Legislatif, birokrasi, dan masyarakat sipil,” kata Syahiruddin.

Ia berharap Wali Kota dan DPRD Palopo segera membangun komunikasi produktif, agar kebijakan pembangunan bisa dijalankan tanpa hambatan politik. “Jangan sampai ego kekuasaan justru mengorbankan kepentingan publik,” tutupnya. (iw/teraskata)