Pemkot Makassar Prioritaskan Guru PAUD dan Tenaga Kesehatan dalam Usulan 210 Formasi CASN
MAKASSAR – Di tengah upaya meningkatkan kualitas layanan publik, Pemerintah Kota Makassar kembali memetakan kebutuhan sumber daya manusia yang dinilai mendesak untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu fokus utama adalah pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar mengajukan sebanyak 210 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2026 kepada pemerintah pusat. Meski begitu, jumlah tersebut masih menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita ada usulan, tapi belum ada persetujuan dari Menpan RB. Berapa jumlah formasi yang disetujui, apakah menggunakan tenaga yang sudah ada atau membuka CPNS baru, itu tergantung kebijakan pusat,” ujar Kamelia, Rabu (03/6/2026).
Menurutnya, kebutuhan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu prioritas karena Pemerintah Kota Makassar tengah mendorong pengembangan PAUD negeri di berbagai wilayah.
Saat ini, dari lebih dari 100 PAUD yang direncanakan, baru sekitar 20 yang telah terbentuk. Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pendidik PAUD semakin mendesak untuk dipenuhi.
“Guru PAUD menjadi salah satu prioritas karena rencana pembukaan PAUD negeri di Makassar. Dari total lebih dari 100 PAUD yang direncanakan, saat ini baru sekitar 20 yang terbentuk. Usulan kebutuhan guru PAUD mencapai 20-an formasi,” jelasnya.
Selain guru PAUD dan tenaga kesehatan, Pemkot Makassar juga mengusulkan sejumlah formasi teknis lainnya, seperti dokter hewan dan tenaga fungsional pertanian. Kebutuhan ini muncul untuk mendukung operasional berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tenaga profesional sesuai bidangnya.
Kamelia menjelaskan, jumlah dokter hewan yang dimiliki pemerintah kota mengalami pengurangan setelah sebagian tenaga dialihkan ke pemerintah pusat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Dokter hewan juga masuk dalam daftar usulan untuk mendukung operasional di berbagai OPD,” katanya.
Meski kebutuhan ASN cukup besar, pemerintah daerah tetap harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah. Sebab, setiap formasi yang disetujui akan berdampak pada anggaran belanja pegawai dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah pusat tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan daerah, tetapi juga kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
“Walaupun kita usulkan sekian, kalau kemampuan daerah membayar tidak mencukupi, maka formasi akan disesuaikan,” terangnya.
Usulan formasi tersebut telah diajukan sejak awal tahun dan kini masih berada dalam tahap evaluasi Kemenpan-RB. Pemkot Makassar pun masih menunggu keputusan resmi terkait jumlah formasi yang akan disetujui.
Kamelia juga menegaskan bahwa usulan CASN tahun ini tidak berkaitan langsung dengan proses pengangkatan PPPK. Menurutnya, pemerintah pusat hanya meminta data kebutuhan formasi ASN yang diperlukan daerah.
“Tidak ada hubungannya dengan PPPK. Kemenpan-RB hanya meminta kebutuhan kita untuk CPNS. Teknis pelaksanaannya tetap mengikuti aturan pusat,” tegasnya.
Hingga kini, Pemkot Makassar belum dapat memastikan apakah daerah tersebut akan memperoleh alokasi penerimaan CPNS pada tahun 2026. Namun, pemerintah kota tetap mengajukan kebutuhan berdasarkan kondisi dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.
“Info terakhir dari Kemenpan-RB memang ada perekrutan CPNS tahun ini. Tapi, apakah Makassar termasuk, kita belum tahu. Intinya kita ajukan saja kebutuhan,” pungkasnya.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, keberadaan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Karena itu, usulan formasi CASN yang diajukan Pemkot Makassar diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pemerintah kepada warga.
Editor : Yudi
