Proyek Jembatan Gantung Rp779 Juta di Cempaka Cirebon Mandek
CIREBON – Di tengah kebutuhan infrastruktur penghubung antarwilayah pedesaan yang semakin mendesak, proyek pembangunan jembatan gantung di Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, justru menjadi sorotan.
Proyek senilai Rp779,4 juta yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat tahun anggaran 2025 itu terlihat tidak menunjukkan aktivitas berarti di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan warga soal progres pekerjaan, terlebih proyek ini dimenangkan oleh CV Semangat Prima Nusantara dan memiliki batas waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja sesuai kontrak.
Namun, pihak pelaksana proyek, Baroji, menepis anggapan bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan atau terbengkalai. Ia menjelaskan bahwa saat ini proses pembangunan justru sedang difokuskan pada tahap perakitan struktur utama di bengkel kerja sebelum dilakukan pemasangan di lokasi.
“Kegiatan di lapangan mandek karena lagi ngerjain konstruksi di bengkel. Bahan material sudah pada datang, tinggal ngeset (merakit). Nanti tinggal pemasangan di lapangan sama pembongkaran jembatan lama,” ujarnya melalui pesan singkat, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, metode tersebut merupakan bagian dari strategi teknis agar proses pemasangan di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan efisien ketika seluruh komponen sudah siap.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan dan tidak ingin terlalu jauh masuk ke urusan administratif maupun dinamika di tingkat desa.
“Biarin saja, itu tugasnya Pak Kuwu (Kepala Desa). Saya sih cuma pelaksana, takut salah ngomong. Yang penting tugas saya sebagai pelaksana menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, dan hasilnya maksimal,” tambahnya.
Meski demikian, kondisi berhentinya aktivitas fisik di lokasi tetap menjadi perhatian warga, mengingat proyek ini merupakan infrastruktur vital yang diharapkan dapat meningkatkan akses mobilitas masyarakat Desa Cempaka dan sekitarnya.
Jembatan gantung tersebut dirancang sebagai penghubung utama yang akan menggantikan struktur lama yang dinilai sudah tidak layak. Karena itu, keterlambatan progres di lapangan—meskipun bersifat teknis—tetap memunculkan kekhawatiran akan potensi molornya penyelesaian pekerjaan.
Di sisi lain, sesuai ketentuan kontrak Banprov Jawa Barat, proyek ini tetap berada dalam pengawasan waktu pelaksanaan yang ketat. Artinya, setiap tahapan pekerjaan tetap harus mengacu pada jadwal agar tidak berdampak pada keterlambatan serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat.
Kini, publik menunggu apakah strategi pengerjaan berbasis perakitan di bengkel tersebut benar-benar dapat mempercepat penyelesaian proyek, atau justru menjadi tantangan baru dalam memastikan pembangunan infrastruktur desa berjalan tepat waktu dan sesuai harapan warga.
Penulis : Mu’min
Editor : Yudi
