TERASKATA, Jakarta – Sebagai Provinsi yang baru berusia 7 tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara (Kaltara) terbilang sangat baik dengan menempati urutan kedua Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,15 persen dimana urutan pertama masih ditempati Kaltim dengan angka 76,61 persen.
Disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang merujuk data yang dibeberkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Tahun 2020 di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) baru-baru ini, IPM Kaltara pada 2019 tercatat mencapai 71,15. Jauh meningkat dibandingkan IPM Kaltara 2018 yang mencapai 70,56.
Selain itu berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 tersebut, IPM Provinsi Kaltara adalah tertinggi kedua di regional Kalimantan. Kaltim berada di urutan pertama dengan capaian 76,61. Lalu, Kaltara (71,15), Kalteng (70,91), Kalsel (70,72), dan Kalbar (67,65). Angka tersebut tidak cukup buruk meski IPM Kaltara masih dibawah rata-rata nasional 71,92.
“Kaltara berada di tempat kedua untuk urusan IPM di regional Kalimantan. Pencapaian ini jauh lebih baik dari provinsi lain di Kalimantan yang sudah lebih mapan dan segi infrastruktur maupun SDM, seperti Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Kaltara hanya tertinggal dari Kaltim,”Ucap Gubernur dikutip Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov Kaltara).
“Pemprov Kaltara masih butuh banyak perbaikan terhadap faktor penopang pertumbuhan IPM tersebut. Namun, secara garis besar, capaian ini sudah menunjukkan bahwa Kaltara mampu bersaing dengan daerah lain. Juga berarti arah pembangunan SDM dan faktor penopang pertumbuhannya di Kaltara, sudah cukup tepat. Tinggal meningkatkan yang sudah berjalan,” tutur Gubernur.
Dengan target bisa melampaui IPM Nasional (Indonesia), salah satu upaya yang akan diterapkan Irianto untuk meningkatkan IPM Kaltara, adalah dengan menggenjot peningkatan kualitas SDM, melalui berbagai program yang telah dijalankan dan mengimplementasikan dan merealisasikan program nasional, Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Pak Mendagri (Tito Karnavian), pada arahannya juga sudah menyarankan agar daerah yang IPM-nya masih di bawah rata-rata nasional untuk dapat mengoptimalkan program KIP agar IPM di daerahnya meningkat. Kaltara akan melakukannya, sekaligus membantu Pemerintah Indonesia mencapai target 400 ribu penerima KIP dapat melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi,” urai Irianto.
Upaya lainnya, adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan infrastruktur. “Sejalan dengan visi-misi Pemprov Kaltara, pelayanan dasar kesehatan akan terus ditingkatkan kualitasnya. Baik dengan dukungan anggaran yang memadai maupun kebijakan yang pro warga kurang mampu. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat besar bagi masyarakat,” jelas Gubernur.
Sekadar diketahui, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk).(*)
Komentar