Faisal Desak Pemerintah Bebaskan Lahan di BSD untuk RTH dan Pemekaran Wilayah Baru

TERASKATA.COM, BONTANG – Rapat pembahasan tindak lanjut rencana pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus pemanfaatan fasilitas yang belum tersedia, kembali digelar komisi III DPRD Bontang.

Anggota Komisi III Faisal meminta pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan pembebasan lahan yang ada di Kawasan Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD), Kelurahan Gunung Elai, agar segera dimanfaatkan untuk pembuatan RTH.

“Disitu lokasinya strategis sudah kami tinjau waktu sidak, kami minta pemerintah segera melakukan pembebasan lahan,” ujarnya saat rapat bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang dan juga pemilik lahan, Daryadi.

Pembebasan lahan itu, juga kata Faisal perlu segera dipersiapkan, untuk menyambut rencana pemekaran wilayah baru, dimana BSD nantinya akan menjadi wilayah kecamatan dan kelurahan baru yang akan dimekarkan.

Disana nantinya akan dibangun kantor kecamatan dan kelurahan yang baru, maka persiapannya menurut Faisal Haris segera dimulai dari sekarang.

“Jangan sampai mau buat pemekaran tapi belum ada persiapannya sampe sekarang,” timpalnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang Muhammad Nur menuturkan telah melakukan persiapan sesuai wewenangnya.

“Kami hanya memfasilitasi, karena kami tidak punya wewenang untuk menentukan pengadaan lahan,” terangnya.

Ia pun meminta agar rencana pembuatan RTH ini melibatkan OPD lain yang bersifat teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara untuk persiapan pemekaran wilayah menurutnya harus melibatkan kelurahan, kecamatan, Sekda ataupun Walikota untuk dibahas bersam-sama.

“Karena yang punya wewenang memutuskan itu adalah OPD teknis. Jadi mereka harus dilibatkan,” timpalnya.

Sementara, pemilik lahan Daryadi mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan berkas-berkas administrasi untuk pembebasan lahan. Untuk harga menurutnya tidak menjadi masalah asal sesuai kesepakatan bersam pemerintah.

“Soal harga kami fleksibel aja, ngikut pemerintah karena sudah ada aturannya. Insyaallah dokumen kami lengkap, baik asli ataupun copyannya, setiap tahun kami juga bayar pajak,” tandasnya. (adv)