Komisi I DPRD Bontang Soroti Soal Pengadaan Kapal DPPKB

TERASKATA.COM, BONTANG – Rencana pengadaan kapal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) disorot DPRD Bontang.

Pengadaan kapal senilai Rp 920 juta itu, dinilai anggota komisi I DPRD Bontang Maming, tidak efektif dan hanya akan membuang-buang anggaran. Pasalnya, kegiatan kunjungan ke wilayah pesisir bukan merupakan agenda rutin, yang setiap hari dilakukan.

“Saya rasa akan mubazir saja, apalagi harus ada biaya perawatan kapal. Sementara jadwal kunjungan ke pesisir tidak setiap hari atau per Minggu,” ujarnya saat rapat bersama DPPKB di sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/8/2022).

Namun, jika pengadaan kapal itu dianggap perlu, Politisi partai PDIP itu pun menyarankan agar DPPKB bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang memiliki aktivitas rutin ke wilayah pesisir. Apalagi, selama ini alat transportasi para tenaga pendidik yang mengajar di wilayah pesisir, sering dikeluhkan.

“Mungkin bisa kordinasi dan kerjasama soal pengadaan ini. Karena para guru yang mengajar di sana(Pesisir) juga membutuhkan kapal. Jadi bisa sama-sama dimanfaatkan,” timpalnya.

Menanggapi itu, Sekertaris Dinas DPPKB Kota Bontang, Srie Mariyatini menuturkan, pengadaan kapal itu diperlukan untuk kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB di wilayah pesisir. Seperti di Gusung dan Pulau Selangan.

Adapun rencana pengadaan kapal itu berupa speed boat dengan anggaran bersumber dari APBN awalnya senilai Rp 920 juta. Namun berubah menjadi Rp 888 juta.

“Ini juga untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Selain itu juga untuk melakukan penyuluhan stunting dengan sasaran wilayah pesisir. Sebelumnya itu kami hanya menyewa kapal,” tandasnya. (adv)