TERASKATA

Membangun Indonesia

27 Kasus Sepanjang 2021, LMND Sebut Palopo Darurat Kekerasan Seksual

admin |
LMND Palopo berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Palopo dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Selasa (8/3/2022). Foto: aulia/teraskata.com

TERASKATA.COM, Palopo – Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day (IWD) diperingati setiap tanggal 8 Maret.

Seperti di Kota Palopo, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Palopo, Selasa (08/03/22).

Menurut jenderal lapangan aksi, Muhaini Saputri, Hari Perempuan Sedunia adalah refleksi atas capaian sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Hari Perempuan Sedunia juga dijadikan sebagai momentum untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender.

“Perempuan dan masyarakat marjinal Indonesia masih menghadapi situasi menyempitnya ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial, dan maraknya kriminalisasi serta kekerasan seksual. International Women’s Day ini adalah momentum politik bagi perempuan untuk menyuarakan agenda terwujudnya ruang hidup yang demokratis, sejahtera, setara, dan bebas dari kekerasan,” kata Muhaini.

Ia pun menyebutkan, Kota Palopo darurat kekerasan seksual. Hal itu mengacu pada catatan LMND bahwa bahwa sepanjang tahun 2021 ada 27 laporan kasus seksual di Kota Palopo.

Rinciannya, 21 kasus kekerasan seksual, 3 kasus pelecehan seksual, dan 3 laporan pemerkosan.

“Awal 2021, seorang dosen di Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP), Sulawesi Selatan ditangkap polisi lantaran kasus dugaan pelecehan seksual kepada mahasiswinya dengan modus mengumpulkan tugas,” ungkapnya.
 
Berdasarkan situasi tersebut, Muhaini beserta peserta aksi menuntut kepada Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU TPKS dan mengajak kepada seluruh masyarakat di Bumi untuk menghanguskan predator seksual, serta mewujudkan kesetaraan gender.

Selain isu kekerasan seksual, LMND Palopo juga menuntut kepada Pemerintah untuk mencabut Undang-undang Omnibus Law dan menghapus sistem kerja kontrak, serta memberikan perlindungan terhadap buruh migran.

“Tak lupa juga LMND dengan lantang menolak isu yang saat ini sedang ramai disuarakan oleh para elite Partai yakni penundaan pemilu 2024,” pungkasnya.(lia/int)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini