Bahas Refleksi Demonstrasi, API Bakal Undang Kapolres dan Ketua DPRD

TERASKATA.id, Palopo – Aliansi Peduli Indonesia (API) yang dipelopori Mahasiswa dari berbagai Kampus yang ada di Kota Palopo, melakukan rapat konsolidasi, di Kampus II Universitas Cokro Aminoto Palopo (UNCP), Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Jumat (05/09/19) malam.

Dalam rapat tersebut, lahir kesepakatan dari semua elemen lembaga, baik eksternal kampus maupun internal kampus. Rencananya mereka akan mengundang Kapolres Kota Palopo, AKBP Ardiansyah dan Ketua Sementara DPRD Palopo, Baharman Supri di bulan Oktober 2019 ini.

Hal ini diungkapkan Jendral Aksi API, Ari Putra Daliman, melalui rilisnya, Sabtu (05/09/19) dini hari.

“Sedang menunggu dan melihat kondisi gerakan mahasiswa di pusat, kami di Palopo rencana akan melaksanakan Dialog Akbar refleksi gerakan mahasiswa Aliansi Peduli Indonesia (API) Kota Palopo,” tulisnya.

Presiden BEM IAIN ini juga menegaskan akan melakukan lanjutan aksi demonstrasi, tetapi  menggunakan metode yang lebih konstruktif dan menspesifikka isu yang dibangun dengan kondisi yang ada dipusat.

“Gerakan mahasiswa tetap akan mengawal dan lebih menspesifikan serta menyeimbangkan isu tuntutan yang ada,” tegas Ari, sapaan akrabnya.

Sementara itu Wakil Jendral Aksi, Ilham mengatakan pasca pelantikan DPR RI periode 2019-2024 perlu ada kajian mendalam terkait RUU yang kontroversial dan sosialisasi kepada para elemen masyarakat dan mahasiswa di berbagai kampus.

“Perlu ada kajian mendalam terkait RUU kontroversial yang akan ditetapkan dan juga terkait penetapan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah ditetapkan agar dikeluarkan Perppu,” tandas Presiden BEM UNCP ini.

Diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia (API) Palopo itu menuntut tujuh poin, masing-masing :

1. Copot menkopolhukam, Kapolri dan Kapolda Sulsel.
2. Tolak RUU yang tidak pro terhadap Rakyat.
3. Mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.
4. Mendesak pemerintah menuntaskan konflik di Tana Papua dengan pendekatan kemanusian
5. Mendesak pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM
6. Bubarkan BPJS dan kembali ke Jamkesmas
7. Tangkap dan Adili Pembakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

(JHN)