TERASKATA.com, Luwu Timur – Kabar gembira bagi masyarakat Kecamatan Wotu, khususnya yang ada di wilayah Desa Persiapan Arolipu.
Itu karena Ditjen Kemendagri Republik Indonesia telah mengakui kelengkapan dan keabsahan dokumen Desa Arolipu 100 persen dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Itu artinya, kode nama dan data desa Arolipu akan segera terbit.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Amran Syam, SH. kepada redaksi teraskata.com, Kamis, (22/10/20) malam. Menurutnya, kode nama dan data untuk Desa Arolipu segera terbit paling lambat awal tahun 2021 mendatang.
”Dalam proses percepatan penyelesaian pemekaran Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, kami DPRD mendorong upaya kuat Kemendari dan melalui PMD Provinsi Sulsel untuk merampungkan berkas yang diminta. Kita berharap semoga segera terbit kode nama data desa Arolipu awal tahun 2021.
Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, saat ini pemerintah pusat sedang moratorium pemekaran Desa. Rencananya moratorium itu akan berakhir pada Desember 2020. Setelah moratorium dicabut, kode nama dan data Desa Arolipu dipastikan langsung diterbitkan.
”Pada intinya semua sudah memenuhi syarat 100 persen. Dan pihak Kemendagri sudah mengakui untuk diteruskan. Semoga kode yang dimaksud dapat segera kita terima dan tentu menjadi sejarah penting lahirnya sejarah besar di Kecamatan Wotu, berkembangnya Desa atas pemekaran yang diinginkan masyarakat,” terang legislator yang akrab disapa Abang itu.
Ia menambahkan, saat ini dokumen pemekaran saat ini sudah ada ditangan PMD Pemprov Sulsel. Itu karena ada 2 dokumen dari provinsi yang nantinya akan dilampirkan sebagai syarat untuk menerima rekomendasi dan kode nama desa dan data wilayah Arolipu.
”Ini semua karena soal pertimbangan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil mandiri menuju luwu timur dalam peradaban maju berkembang terkemuka,” ucapnya.
Sekedar diketahui, Desa Persiapan Arolipu terdiri dari Dusun Campae dan Lengkong, dengan jumlah RT 11, yang terdiri dari Dusun Campae 4 RT dan Lengkong 7 RT. Jumlah penduduk Desa persiapan Arolipu sebanyak 807 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 3.050 jiwa. (*)
Komentar