DPRD Luwu Utara Gelar RDP Terkait Banjir di Malangke Raya

TERASKATA, Luwu Utara – Anggota DPRD Komisi II Kabupaten Luwu Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) persoalan banjir di malangke raya, Kamis (11/06/2020) di Aula Gabungan Komisi kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Hal itu juga sekaitan aspirasi dari aliansi GEMPARA (gerakan mahasiswa dan pemuda malangke raya) beberapa waktu lalu mengenai soal banjir.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Lutra, Jabir Budala, memimpin langsung rapat tersebut, dengan menghadirkan Kepala dinas PUPR dan Kalak penanggulangan bencana Kabupaten Luwu Utara.

Salah satu perwakilan dari aliansi Gempara Rival Rifai, mengeluhkan karena Malangke kerap mendapatkan banjir kiriman dari beberapa sungai yang berada di Lutra yakni, sungai rongkong, masamba dan sungai baliase.

“Malangke merupakan kecamatan yang selalunya mendapat banjir kiriman dari beberapa sungai yang ada di luwu utara, tentunya ini menjadi masalah bagi kami masyarakat malangke, karna sangat merugikan masyarakat, selain merusak pemukiman juga merusak tanaman para petani,” tutur Rival.

Sementara itu kepala dinas PUPR kabupaten Luwu Utara, Suaib Mansur menerangkan bahwa mengenai masalah banjir Malangke Raya pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Balai Besar wilayah sungai pompengan Jeneberang (BBWSPJ) untuk penanganan jangka menegah bisa dilakukan pembuatan tanggul di beberapa titik yang rawan banjir.

“Saat ini sementara dalam pembahasan perencanaan pembangunan kolam retensi yang berfungsi sebagai tempat penampungan air pada saat banjir,” terangnya.

Lanjut Suaib, tahun sebelumnya telah dihadirkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai, dan berhasil mengerjakan sepanjang 20.680 meter atau 20,68 km dan untuk tanggul sepanjang 5600 meter.

“Khusus untuk malangke yang rawan banjir  kita lakukan normalisasi sepanjang 7450 meter dan rehabilitasi tanggul sepanjang 330 meter,” ujarnya.

Sementara untuk jangka panjangnya, kata Suaib yakni bendungan sungai rongkong, yang saat ini sementara dalam tahapan, dan juga telah di hadiri oleh kepala balai besar sehingga keseluruhan gambarannya telah di paparkan.

“Masalah bencana merupakan masalah bersama dan khusus sungai rongkong telah masuk dalam kategori issu Nasional, dan sementara dalam kajian di balai besar,” pungkasnya. (AS)

Komentar