TERASKATA.id, Palopo – Rencana pengurangan tenaga honorer yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) beberapa waktu lalu, bukan solusi.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo. Farid Kasim Judas (FKJ) pada rapat pembahasan APBD bersama komisi I DPRD Kota Palopo, Jumat (15/11/19).
Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh OPD untuk mengatasi tingginya kebutuhan anggaran anggaran pembiayaan iuran BPJS yang ditanggung Pemkot Palopo adalah, dengan melakukan rasionalisasi upah dari tenaga honorer.
” Pengurangan tenaga honorer bukan solusi. Dan itu tidak manusiawi. Tenaga honorer sangat dibutuhkan dan tidak ada alasan untuk memecat dan mengurangi tenaga honorer, ” kata FKJ.
Soal pengurangan upah, menurutnya sangat wajar dilakukan, karena memang antata pemerintah Kota dan para honorer tidak terikat kontrak soal pengupahan. Honorer diupah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
” Hanya dilakukan rasionalisasi. Jangan dipecat. Upahnya boleh dikurangi karena memang pemkot dengan para tenaga honorer tidak ada kontrak soal upah,” lanjutnya.
Selain menolak untuk tidak dilakukan pengurangan tenaga honorer, FKJ juga menyarankan kepada seluruh OPD untuk tidak lagi menambah tenaga honorer.
”Jangan dikurangi dan jangan ditambah. Rasionya sudah cukup dan pas untuk saat ini,” tegasnya. (*)
Komentar