TERASKATA.com, Luwu – Komisi II DPRD Luwu, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Bank Mandiri, Dinas Sosial Luwu, Dinas Dukcapil Luwu, dan pihak terkait.
Hal ini digelar sebab banyaknya keluhan warga Luwu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang gagal menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa-desa.
Ketua komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng didampingi sejumlah anggota Komisi II mengatakan, program BPTN banyak menemui masalah dilapangan. Mulai dari kehadiran komposisi suplier yang dianggap tidak terdalam pedoman umum program BPNT, hingga banyak warga yang gagal menrrima bantuan pangan ketika akan mengambil di agen-agen.
“Kami mendapat laporan terdapat mata rantai yang disebut suplier dalam program BPNT, sementara dalam aturannya tidak ada diatur mengenai suplier. Hal ini akan menambah kesulitan warga penerima manfaat. Dilain sisi kami menerima laporan, banyak alat gesek yang rusak dan parahnya, akibat alat gesek yang rusak atau tidak ada di agen, membuat warga gagal menerima bantuan pangan non tunai,” ungkap Wahyu Napeng.
Hal Senada diungkapkan Anggota komisi II Ibrahim Besar Nuhung, SH, yang menyatakan, di daerah pemilihannya di Bajo dan Bajo Barat, banyak KPM yang kecewa karena mereka seharusnya mendapat BPNT, namun ketika ingin mencairkannya, malah gagal menerima bantuan pangan tersebut. Parahnya lagi, kegagalan menerima BPNT itu berlanjut dibulan-bulan berikutnya.
“Kami miris mendapatkan laporan kalau ada warga yang gagal menerima BPNT. Alasannya kartu mereka rusak. Atau tidak alatnya. Kami sungguh prihatin jika hanya karena ketiadaan alat gesek atauy rusak, warga kurang mampu tersebut akhirnya gagal menerima bantuan pangan,” Kata Ibrahim, seraya mengatakan akibat kegagalan menerima BPNT, justru kepala desa jadi bulan-bulanan warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Masling Malik, SE, M.Si mengatakan, terkait kehadiran suplier hal itu ada diatur dalam pedoman umum (Pedum) BPNT, dalam hal ini disebut penyedia, dimana hal itu hadir atas rekomendasi Tim Kordinasi Provinsi Sulsel.
Sementara itu perwakilan Bank Mandiri, Rini Ardilawanti, Sri Haryanti Suyuti (Branch Manager) mengatakan saat ini dari 227 agen, hanya ada 202 agen yang memiliki alat gesek. Namun demikian, diakui, dari 202 agen itu, sebanyak 20 mesin gesek mengalami kerusakan, termasuk didalamnya rusak diakibatkan pergantian nomor rekening.
“KPM memang harus bertransaksi menggunakan alat gesek. Jika tidak ada alat gesek itu maka akan gagal bertransaksi dan tidak akan menerima BPNT,” Kata Rini Ardilawanti diamini Sri Haryanti.(lia)
Komentar