Pewarta Tana Luwu Sesali Pernyataan Legislator Palopo Saat Studi Banding di Bali

Sebagai mitra kerja lanjut Ahyar, media berkewajiban untuk mempublish informasi pemerintah yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami. Dan sebagai parnert kerja, maka media punya tanggung jawab untuk mengontrol kebijakan dan program pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Harusnya, kata dia, Legislator yang merupakan wakil dari rakyat ‘memanfaatkan’ media untuk mengkritisi kebijakan dan program pemerintah yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat yang diwakilinya. 

“Ini yang mesti dipahami para wakil rakyat yang terhormat. Sebab, kerja-kerja kewartawanan punya aturan dan kode etik tersendiri. Pertanyaannya kita, apakah anggota dewan ‘berani’ menjadi sumber berita yang mengkritisi kebijakan dan program pemerintah?” kuncinya. (rilis)