TERASKATA.Com, Jakarta – Belum ada kepastian soal penyelenggaraan haji tahun 2022. Pemerintah diminta menjelaskan kepada masyarakat terkait skema yang akan dijalankan. Menyusul banyaknya daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia.
Penjelasan kepada masyarakat sangat penting sebagai bentuk kewaspadaan munculnya berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat dan menyudutkan pemerintah dari sisi kebijakan.
”Bagi kami (Komisi VIII) ini penting, karena kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait haji ini kita belum tahu seperti apa. Tapi paling tidak dari pemerintah sudah memberi gambaran kepada masyarakat terkait kuota daftar tunggu calon jemaah haji.” Kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, dalam rilis yang diterima teraskata.com. Sabtu, (5/2/2022).
”Jadi nantinya ada gambaran bagaimana cara membaginya atau bahkan bagaimana jika kuotanya nanti penuh atau tidak,” jelas tambahnya.
Dikatakan Marawan, jika nantinya sikap yang diputuskan pemerintah adalah calon jemaah haji tidak berangkat 100 persen, representasi dari wilayah dan juga proporsional. Maka sikap yang akan diambil adalah merubah SISKOHAT.
Dan yang penting juga harus dilakukan pendekatan antara pihak pemerintah Arab Saudi dan juga sosialisasi ke masyarakat mengenai hal ini.
”Bagi kami sekarang mulai berpikir, kalau tidak memenuhi kuota 100 persen itu bagaimana cara mengambil keputusannya, siapa yang mau diberangkatkan, katakan saja 50 persen : 50 persen itu siapa (calon jemaah haji) yang mau diambil,” tandas Politis asal Sumatera Utara ini.
”Kalau potong daftar urut itu gampang, tapi kalau kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi itu harus melalui SISKOHAT, sistem dari SISKOHAT kan sudah ada di daftarnya. Jika demikian, penting untuk disosialisasikan ke masyarakat mengenai keputusan yang akan diambil Saudi nantinya,” tutup Politisi PKB ini. (*/yud)
Komentar