Membangun Sistem Imun dengan Kolaborasi

AFRIANTO SPd MSi
Direktur CDC/Peneliti PENTAHELIX INDONESIA

Tulisan ini mencoba melihat berbagai persoalan yang dikemukakan publik, khususnya pada pemerintah daerah luwu raya terkait penanganan covid 19. Hal ini dimaksudkan untu kmerefleksi tindakan pemerintah dan keterlibatan berbagai pihak selama ini agar kita bias menginisiasi secaraman diri yang dilakukan  di antara kelompok masyarakat dan pemerintah berdasarkan konteks local dalam membangun system imun komunitas.

“Akses kesehatan, stimulus ekonomi, jaringpengamansosial, dan ketahanan pangan harus menyentuh semua orang secara berkeadilan. Tidak bias tidak, pandemic ini adalah momen dimana kita bersama mengurangi ketimpangan sosial, menghilangkan prasangka kelas, etnis, maupun agama. Keterbukaan Negara dan keterlibatan semua kelompok masyarakat adalah potensi kolaborasi yang ampuh, tidak hanya dalam membangun system imun kesehatan individu terhadap ganasnya virus ini, tetapi juga dalam membangun system imun kita sebagai komunitas negara-bangsa terhadap dampak pandemi di masa depan. (Imam Syafi’i, M.Hum)

Banyak kita saksikan di berbagai media sosial, pelaku usaha kecil berseteru dengan satgas covid, saling caci hingga emosi meluap, sebagian besar warga sudah merasa jenuh. Upaya – upaya penanganan covid yang telah dilakukan oleh pemerintah, seolah tidak menunjukkan pada kondisi yang membaik. Jumlah orang yang terpapar dan meninggal terusmengalami peningkatan kasus, situasi ini semakin diperparah karena mutasi covid lebih cepat dari kemampuan para ahli di didunia ini menemukan vaksin yang tepat. Bahkan pada perbincangan warga, kita masih menemukan perdebatan soal efektivitas vaksin yang digunakan saat ini.

Setelah diketahui dua orang warga depok terkonfirmasi positif covid, pemerintah membuat keputusan pelaksanaan social distancing sejak awal tahun 2020. Situasiini pun menciptakan kekhawatiran bagi semua warga, menjadi jalan kemalangan nasib bagi jutaan warga. Perusahaan – perusahaan banyak yang gulung tikar karena tidak mampu mengatur sirkulasi modalnya, tidak ada pilihan lain yang bias dilakukan selain mengurangi beban pada factor produksi, salah satunya adalah pengurangan tenagakerja. “Jumlahpekerja informal Indonesia tahun 2018 sebanyak 71,96 juta dan meningkat di tahun 2020 menjadi 77,78 juta orang, begitu pula dengan angka kemiskinan sebanyak 27,54 juta orang, bertambah 1,12 juta orang dalam setahun” (sumber, BPS)

Toko kelontong tutup, warung – warung samping sekolah tutup, pelapak di pinggir jalan dipaksa tutup untuk menghindari kerumunan warga. Pengangguran, kemiskinan pun terus bertambah. Di situasi seperti ini, sebagian pelaku – pelaku usaha tersebut nekat melakukan “perlawanan” dengan tetap berdagang, walupun harus berseteru dengan pamong praja. “tidak kerja hari ini, kita tidak bias makan di rumah bersama istri dan anak”. Itu ucapan yang umum kita dengar dari keluh mereka.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan bersama selain dari tindakan pemerintah saat ini ?.

“Simpati adalah tindakan paling bijak saat ini”,

Okelah, masing – masing kita punya perspektif terhadap tindakan pemerintah saat ini, ada yang bilang kebijakan pemerintah gagal, kurang tepat dan ada juga yang bilang pemerintah telah berusaha keras. Namun, kritik harus dilihat sebagai akal sehat warga merespon kekurangan dari kinerja pemerintah, tak perlu sensi dan melihatnya sebagai hal yang buruk.

1. Berbagai informasi (circle of influence)

Media – media social baik itu akun –akun pribadi maupun group sebisanya memberikan informasi – informasi positif, nasehat baik dan menguatkan. Sosialisasi secara berkala perlu terus dilakukan oleh pemerintah di ruang – ruang tertentu, seperti rumah ibadah, pasar dan tempat – tempat keramaian. Pemerintah perlu secara terbuka pada berbagai lapisan masyarakat atas upaya penanganan yang dilakukan saat ini dengan mebangun kerja sama pihak menangani situasi pandemic, sehingga tidak terkesan bahwa urusan covid hanya urusan pemerintah saja.

• Pemerintah di level RT terus melakukan pemantauan dan pendataan terhadap warga yang terkonfirmasi positif dan yang layak diberi bantuan/sedekah. Libatkan tokohmasyarakat sekitar, pemuda, dan organ – organ kecil lainnya.Buat kantong – kantong sedekah untuk membantu mereka yang kurang mampu/kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya.

• Bagi perusahaan – perusahaan yang memiliki anggaran CSR, perlu diatur bersama dengan pemerintah dan lembaga – lemabaga social lainnya secara terbuka/transparan agar peruntukannya lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga kesannya tidak lagi sekedar bantuan ceremonial saja.

• Pelaku UMKM yang terdampakperlu di perkuat resilinesinya dengan mendorong mereka beradaptasi dengan teknologi sehingga kegiatan ekonominya tetap berjalan, meningkatakan keterampilan lewat online learning.

• Kolaborasi stakeholder dan integrasi kebijakan SKPD perlu dilakukan dengan mendorong inovasi kebijakan yang tepat guna pada situasi seperti ini. Policy responsive yang berbasis pada informasi dan data yang terintegrasi akan menciptakan kebijakan yang adaptif.

• Evaluasi berkala yang dipublish secara terbuka terkait dampak dari implementasi kebijakan, member akses yang terbuka pada semua orang untuk bisa mengakses dan memberikan masukan terkait penanganan covid 19.  

Bisa jadi, satu dari beberapa hal yang dimaksud penulis sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Yang paling pokok dari semua hal yang disampaikan bahwa kolaborasi adalah jalan ideal menghadapi situasi yang pelik ini. “sendiri kita adalah setetes air, bersama kita bisa menjadi gerimis pagi hari yang memekarkan bunga” (vivialatas)