Oleh: Muhammad Zulfikar Wisnu (Ketua Umum PB IKAMI Sulsel)
Jodi Mahardi Juru Bicara Menteri Kordinator Maritim dan Investasi sedang mempertontonkan sikap anti demokrasi di negara demokrasi.
Salah satu ciri negara demokrasi adalah jaminan dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan tersebut, sebagaimana tertuang di Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jubir Menko perlu meresapi kembali amanah konstitusi ini agar kritikan yang ditujukan kepada menteri tidak dianggap sebagai hate speech tetapi dijadikan sebagai vitamin demokrasi (suplement democracy) dan pemikiran.
Pro dan kontra serta kritikan terhadap penanganan penyebaran virus Covid-19 atau Virus Corona pasti mendapat respon yang besar dari seluruh elemeng bangsa, termasuk dari Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.
Kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona sangat beragam terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya saja, beberapa daerah melakukan soft lockdown (Kab. Bone), menutup jalan masuk dan keluar (Provinsi Papua), Isolasi Wilayah (Tegal), Karantina Wilayah (Toli-Toli), dan banyak lagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mungkin berbeda dengan pemerintah pusat. Tujuan sama yaitu menyelamatkan warga dan menghentikan penyebaran virus corona. Bukankah keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi.
Menurut Ketua Umum PB IKAMI SULSEL, Muhammad Zulfikar Wisnu, bahwa perbedaan di alam demokrasi tidak bisa dihindari melainkan harus dihadapi dengan dialog dan data, bukan dengan cara mencari celah agar penggkeritik dibungkam dan dilaporkan secara hukum. Bukankah setiap orang yang digaji dari hasil pajak rakyat harus menyiapkan diri dikritik. Jadi saya sarankan kepada Jubir Menko Marvis mengurungkan niatnya dan kembali mengurus urusan maritim dan investasi, apalagi ekonomi saat ini lagi anjlok terhadap nilai dolar dan ekonomi sedang lumpuh karena virus corono. Semua warga yang jumlahnya jutaan disarankan tetap di rumah dan work from home.
Lebih lanjut pemuda yang berasal dari Tanah Luwu, Sulawesi Selatan ini menegaskan statment Said Didu, Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang tidak perlu minta maaf. Bahkan Faisal Basri menyebut Luhut lebih berbahaya dari Covid-19 sebagai bentuk kritik yang perlu direspon secara positif. Sekali lagi Jubir Menko sebaikanya konsetrasi mengurus kemaritiman dan investasi bersama Pak Menko Luhut daripada mengurus kritikan yang justru mencerminkan sikap anti demokrasi.
Komentar