Opini : Pemerintah Ejakulasi Dini Dalam Mengambil Kebijakan Bantuan Sosial

Oleh: Mahendra (Pemuda Desa Tanggaruru, Kec. Porehu, Kab. Kolaka Utara)

Covid-19 adalah wabah pandemi yang melanda hampir seluruh negara merasakan. Dengan adanya wabah ini maka perekonomian terganggu secara eksistensi.

Melihat kondisi masyarakat di desa yang menerima beberapa jenis bantuan seperti PKH, BPNT dan BLT menjadi polemik yang berkepanjangan.

PKH dan BPNT adalah bantuan yang bukan berasal dari asal usul pandemi ini, karena bantuan ini sudah lama berinteraksi sama masyarakat yang menerimanya.

Yang termasuk bantuan pandemi adalah BLT yang menuai polemik, sebab tidak semua masyakarat mendapatkan bantuan ini, sementara semua masyakarat merasakan dampak dari wabah ini.

Namun, seolah-olah arah paradigma pemerintah menganggap semua jenis bantuan termasuk bantuan wabah dengan argumentasi kenaikan beberapa persen dari bantuan tersebut.

Jadi menurut saya sangat keliru ketika kita menganggap bahwa bantuan untuk wabah hanya untuk segelintir orang saja. Sementara semua masyarakat merasakan dampak. Dan juga nominal yang di dapatkan tidak sama baik dari PHK, BPNT dan BLT.

Secara aturan yang diberlakukan memiliki kesalahan paradigma. sebab dasar berangkatnya aturan itu memiliki gangguan paradigma.

Pemerintah pusat seolah olah menjadi pahlawan dalam memberikan bantuan, sementara aturan yang dibuat menimbulkan tumpang tindihnya fakta yang terjadi. Sebut saja persoalan kreteria pemberian bantuan sosial yang sangat subjektif.

Akibatnya solidaritas masyarakat dan pemerintah desa terganggu akibat peraturan yang sangat subjektif. Jika kita ukur menggunakan tingkat probabilitas maka percahana antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan pemerintah memiliki potensi yg sangat tinggi.

Ini justru menimbulkan masalah baru. Dan pemutusan mata rantai covid-19 bisa jadi tidak efektif sebab ada kekacauan baru yang nampak secara kasat mata di depan masyarakat pada umumnya.

Saya menganggap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada umumnya mengalami ejakulasi dini. Sehingga nilai yang terkandung di dalamnya sangat subjektif.

Harapan saya semoga wabah ini cepat terselesaikan dan pemerintah juga bisa belajar cepat dalam memutuskan kebijakan agar tidak menuai kontoversi di tengah tengah masyarakat.

Komentar