OPINI : Tantangan Pelayanan Publik di Era New Normal Life

OLEH : Hasnurul Baharuddin (Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar)

Pandemi Coronavirus Disease 2019atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 telah mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan membawa dampak yang sangat signifikan bagi tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia. 

Kebijakan pemberlakuan Lockdown (Karantina Wilayah) dan Physical Distancing (jaga jarak fisik antar manusia) akhirnya diberlakukan oleh negara-negara di dunia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pemberlakuan kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat berinteraksi secara langsung satu sama lain. 

Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 yang sangat mudah menular antar satu orang ke orang lain. Pembatasan interaksi tersebut menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat mempertahankan cara-cara konvensional untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mau tidak mau harus beralih kepada penggunaan media online.

Tatanan kehidupan baru atau New Normal Lifeyang dinarasikan oleh pemerintah diambil sebagai dalih untuk mempercepat penanganan penyebaran COVID-19 pada aspek kesehatan, sosial-ekonomi, bukan berarti kembali seperti kehidupan sedia kala melainkan dengan tetap memperhatikan aspek protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker serta menerapkan physical distancingserta selalu menjaga kesehatan yang penting untuk diperhatikan.

Kebiasaan baru yang harus dilakukan masyarakat dengan pembatasan-pembatasan tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang secara otomatis akan mengurangi pemenuhan kualitas pelayanan publik oleh aparatur Negara kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, pelayanan keuangan pada sektor jasa perbankan dan lain-lain. 

Hal ini pun merupakan tantangan pelayanan publik karena dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat.