TERASKATA.com, Palopo – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dimulai pekan ini.
Meski demikian, proses PTM di Kota Palopo belum diberlakukan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Syahruddin, S.Pd mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu izin dari Walikota Palopo terkait PTM.
”Hingga saat ini kami masih menunggu izin Walikota terkait pembelajaran tatap muka,” kata Syahruddin saat dihubungi redaksi teraskata.com.
Menurutnya, soal kesiapan pelaksanaan PTM sesuai panduan dari Kemendikbudristek Dinas Pendidikan Kota Palopo sangat siap. ”Kalau soal kesiapan, kita sudah siap. Tetapi, tentu kami tetap menunggu izin dari Bapak Walikota,” tuturnya.
Sementara itu, Mendikbudristek, Nadiem Maakarim memastikan proses PTM sudah dimulai pekan ini dan berlangsung terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebijakan itu diambil Kemendikbudristek, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
”Apa yang Bapak Presiden sampaikan pada Senin (7/6) lalu benar bahwa pembelajaran yang kita upayakan bersama adalah tatap muka terbatas. Sekali lagi, terbatas,” ujar Nadiem di Kantornya, Jakarta, Rabu (09/06/21) seperti dikutip dari RMOL.id.
Nadiem memaparkan satu contoh konkret yang diminta Jokowi terkait dengan PTM terbatas. Di mana dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam dan satu minggu hanya dua kali pertemuan.
“Sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan dan di bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19,” terangnya.
Lebih lanjut, Nadiem menegaskan bahwa peraturan PTM tidak mengalami perubahan, melainkan tetap seperti yang tercantum di dalam SKB. Misalnya soal spesifikasi sekolah yang bisa menerapkan PTM terbatas Kini, lanjut Nadiem, baru sekitar 30 persen satuan pendidikan telah melakukan PTM terbatas sesuai situasi dan kondisinya masing-masing. Sebagian baru memulai PTM terbatas beberapa bulan terakhir, ada pula yang sudah melakukan PTM terbatas sejak tahun lalu.
“Seperti halnya para guru, orang tua, dan murid yang saya dengar langsung keluhannya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak Presiden juga menyampaikan kepeduliannya,” sebut Nadiem.
“Beliau menyampaikan, kita harus memiliki keberanian untuk mendorong PTM terbatas yang tentu saja disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,” tutup Nadiem. (*)
Komentar