TERASKATA.COM, Palopo – Ribuan massa melakukan aksi protes evaluasi kinerja Joko Widodo – Ma’ruf Amin di depan kantor DPRD Kota Palopo, Senin (11/04/22) kemarin.
Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Kota Palopo merupakan gabungan 48 organisasi. Namun saat melakukan aksi protes tersebut, bentrok antara massa aksi dan pihak pengamanan tak terhindarkan.
Sejumlah 14 orang telah diamankan pihak Polres Palopo saat bentrok terjadi di depan kantor DPRD kota Palopo.
Namun pukul 09:00 pagi tadi pihak AMPERA Kota Palopo mendatangi Mapolres Palopo, guna melakukan penjemputan oleh sejumlah 7 orang warga kota Palopo yang tidak berstatus Mahasiswa dan 7 orang lainnya telah dibebaskan kemarin saat pihak pendemo, DPRD, dan pihak TNI-POLRI telah melakukan kesepakatan untuk pelepasan massa aksi yang telah diamankan.
Jendral Lapangan (Jendlap), Mustapa menjelaskan, pihaknya telah memastikan 14 mahasiswa dan warga yang diamankan pihak kepolisian telah dibebaskan. Namun ia menuturkan, akan melakukan evaluasi aksi protes kepada 48 lembaga yang tergabung di AMPERA ini.
“Kami akan evaluasi aksi protes ini. Tak ada yang menduga adanya gesekan antara pihak keamanan dengan massa aksi,”. Kata Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Palopo ini, Selasa (12/04/22).
Selain itu, Wakil Jendlap, Muhar menjelaskan, gerakan ini merupakan gerakan teroganisir. Karena menurut dia, telah melakukan kajian dan konsolidasi yang matang di empat kampus di kota Palopo.
“Aksi ini adalah aksi terorganisir, masing-masing lembaga yang tergabung memilik koordinator lapangan (Korlap), massa aksi saya yakin terkordinir dengan tertib,” tandas Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik (HMS-FT) ini.
Sementara itu, Kasat Reskrim, AKP Andi Aris Abubakar mengatakan, pihaknya telah menyerahkan ke pihak pendemo dengan keadaan sehat. Namun ia mengingatkan, jangan ikut-ikutan melempar aparat keamanan ketika melakukan aksi.
“Jangan ikuti lempar polisi karena merusak gerakan mahasiswa,” ujarnya saat melakukan diskusi di halaman Mapolres Palopo.
Diketahui, sejumlah 750 aparat keamanan diturunkan mengamankan yang tergabung dari pihak Polisi, Brimob, dan TNI.
Adapun tujuh poin tuntutan AMPERA Palopo, yakni:
- Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jabatan Presiden Tiga Periode
- Tolak Kenaikan BBM dan Bahan Pokok
- Evaluasi Menteri Bermasalah di Kabinet Indonesia Maju
- Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Tolak UU Omnibuslaw
- Tolak Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara)
- Tuntaskan Pelanggaran HAM
- Mendesak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pupuk Subsidi. (lia/yud)
Komentar