KPU Juga Jadi Titik Rawan Pemilu

TERASKATA, Jakarta – Indeks kerawanan pemilu menjadi fokus penyelenggara jelang pelaksanaan pilkada. Khususnya bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilu.

Salah satu point penting dari indes kerawanan pemilu ada pada KPU sebagai penyelenggara. Olehnya itu, pengawasan tidak hanya dilakukan pada peserta pemilu dan tim sukses saja, melainlan juga kepada penyelenggara itu sendiri, khususnya KPU.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Arwani, kasus dugaan suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan memperkuat analisa yang menyebut KPU titik rawan melakukan pelanggaran Pemilu.

”Karena kalau kita lihat Bawaslu ini aktif menyampaikan indeks kerawanan pemilu. Saya kira kasus kemarin itu (kasus dugaan suap Wahyu Setiawan) memperjelas bahwa salah satu poin penting dari indeks kerawanan itu, ya, nggak jauh-jauh dari Bawaslu,” kata Arwani dikutip dari detikcom.

Politikus PPP itu mengatakan bahwa KPU rawan melakukan pelanggaran karena status penyelenggara pemilu.

“Itu KPU sendiri menjadi titik rawan pemilu itu, karena menjadi sangat krusial di mana posisinya sebagai penyelenggara pemilu,” terang Arwani.

Kasus dugaan suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menjadi topik utama dalam RDP Komisi II hari ini. Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Johan Budi bahkan melempar sindiran kepada para komisioner KPU yang hadir.

”Tetap semangat Pak Arief, jangan manggut-manggut saja. Semangat, jangan menunduk, tegak, Pak! Nanti kan ketahuan nanti siapa yang bermain, apakah satu komisioner ataukah komisioner yang lain juga mencicipi,” ujar Johan. (*)