TERASKATA.id, Palopo – Serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo masih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya sejumlah OPD yang tidak matang dalam hal penyusunan anggaran.
Akibatnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Palopo menyampaikan kritikan kepada eksekutif. Itu karena serapan anggaran yang tidak, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah.
BACA JUGA: Caleg Terpilih Golkar Incar Kursi Ketua DPRD
Dua fraksi di DPRD Palopo, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gokar menuangkan kritikannya melalui rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Palopo tahun 2018, yang dibacakan di Aula DPRD, Senin, (17/06/19).
Ketua Fraksi PDIP, Alfri Jamil menyebutkan, seharusnya program yang disusun di tahun 2018 harus tuntas pada tahun 2018. Anggaran yang telah disusun harus diserap secara maksimal melalui pelaksanaan program-program di tahun 2018. Sehingga, program tahun 2018, tidak lahi membebani APBD 2019.
BACA JUGA: Semua Fraksi Setujui Tiga Ranperda Usulan Eksekutif
”Saya berharap kepada Pemerintah Kota agar penyusunan anggaran dilakukan secara matang. Kedepan tidak boleh lagi ada program yang membebani anggaran tahun berikutnya,” tegas Alfri.
Senada dengan itu, Fraksi Golkar, Steven Hamdani, dalam pandangannya menginngatkan Pemerintah Kota Palopo agar kedepan penyusunan program dilakukan lebih rinci. Agar program bisa berjalan tepat waktu dan tidak menjadi beban dalam pembahasan anggaran tahun selanjutnya.
BACA JUGA: Selesaikan Bangku SMA di Usia 94 Tahun
”Program yang dikerjakan harus rinci agar tidak bermasalah. Penganggarannya efektif dan penyelesaiannya tepat waktu,” tandas Steven. (*)
Komentar