TERASKATA.COM, Tanjungpinang – Rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia (ADDI) siang ini, (22/7) ke Kantor Walikota Tanjungpinang di Sengarang harus ditunda karena adanya pertimbangan dari massa aliansi untuk menghindari terjadinya kerumunan dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
ADDI menekankan secara tegas dan sadar meminta meminta kepada Pemerintah Kota (PemKo) Kota Tanjungpinang agar bantuan sosial bagi masyarakat disegerakan untuk disalurkan kepada warga yang terkena dampak dari PPKM.
“Jika dalam waktu dekat ini PemKo tidak bisa untuk berkerja sama dengan baik, kami organisasi yang tergabung didalamnya seperti FOMMAPA, CINDAI, JPKP, Sanggar serumpun Zuriat Laksamana, serta organisasi lainnya yang tergabung didalam ADDI akan bertindak lebih tegas kepada Pemko Tanjungpinang melalui aspirasi gerakan dari masyarakat dengan berasaskan perikemanusiaan dan kebutuhan hidup sosial masyarakat,” tegas Samiun, selaku juru bicara ADDI.
Dion, Ketua FOMMAPA juga menambahkan, pernyataan tegas ini sebagai peringatan atas lemahnya implementasi serta responsibilitas yang rendah dalam menangani kebutuhan warganya selama PPKM.
“Jika PPKM terus dilaksanakan dengan tidak disertakan kerjasama PemKo untuk pemenuhan hak warganya, ini artinya pemko tidak siap. Penundaan aksi ini akan pasti dilanjutkan sesuai dengan perkembangan dampak PPKM,” tukas Dion. (Lan)
Komentar