TERASKATA.COM, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memimpin rapat terbatas (ratas) bersama Dinas PUPR, Biro Pemerintahan, BPKAD dan staff khusus.
Ratas tersebut membahas Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Pulau Dompak, di ruang kerja Gubernur, Tanjungpinang, Senin (27/9).
Dalam kesempatan ini Ansar Ahmad meminta agar pengalokasian lahan yang ada di Dompak bisa diatur dengan baik.
Mengingat Dompak merupakan pusat kantor pemerintahan, baik BUMN, BUMD maupun instansi vertikal lainnya, maka Gubernur Ansar meminta agar bidang aset mendata lahan mana yang sudah teralokasikan dan bagian mana yang belum.
“Saya mau dari sekarang kita atur lagi masalah lahan di Dompak ini. Kita rapikan lagi rencana tata ruangnya. Termasuk agar diberi tanda, yang mana lahan yang sudah dibebaskan dan mana yang belum,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Jika memungkinkan, untuk lahan yang belum dibebaskan secara berangsur untuk bisa dilakukan pembebasan mulai tahun depan.
Hal ini dikarenakan ke depan kebutuhan akan lahan di Dompak semakin luas seiring milai dibangunnya kantor-kantor pemerintahan, instansi vertikal serta BUMD di pulau seluas sekitar 900 hektare tersebut.
Ansar memerintahkan kepada BPKAD, melalui bidang aset agar mengkapling lahan yang ada secara proposional. Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil.
“Diaturlah pembagiannya, kita lihat kebutuhan pembangunannya. Jangan ada yang terlalu besar, atau sebaliknya. Kita bagi secara proporsional,” kata Ansar.
Dalam kesempatan ini Gubernur Kepri juga mengaku segera menanggapi permohonan lahan di Dompak yang telah diajukan oleh Bank Riau Kepri (BRK), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Pengadilan Tinggi (PT), TVRI dan lainnya.(lan)
Komentar