Paripurna Hasil Reses, Legislator Kepri Ungkap Keluhan Warga Soal Kemiskinan dan Pendidikan

TERASKATA.COM, TANJUNGPINANG – Pendidikan dan kemiskinan menjadi masalah utama yang paling perlu jadi perhatian pemerintah Kepulauan Riau. Hal itu berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kepri baru-baru ini.

Dalam rapat paripurna laporan pelaksanaan reses masa sidang kedua tahun 2021 di Kantor DPRD Provinsi Kepri Dompak, Senin (20/9/2021), isu pendidikan dan kemiskinan ini paling banyak dilaporkan.

Sekadar diketahui, para anggota DPRD Kepri melakukan reses sejak 24 Agustus sampai dengan 6 September 2021 lalu.

Anggota DPRD Kepri Dapil 1 Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyampaikan beberapa hal dari hasil reses itu dan harus jadi perhatian pemprov mengingat ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021.

“Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik telah merilis angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi sebagai dampak dari Covid 19,” kata Lis dalam laporannya.

Kendati demikian, lanjut Lis, tren pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dibandingkan pada kuartal pertama tahun 2021 maupun tahun 2020.

“Namun peningkatan tersebut belum berdampak positif pada struktur ekonomi masyarakat secara umum,” ujarnya.

Lis melanjutkan, oleh karena itu menjadi penting bahwa isu pertama pembangunan bagaimana upaya pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan secara optimal, sistematis, terukur dan tepat sasaran.

“Upaya tersebut tentunya tidak cukup hanya melalui program yang bersifat instan dan sesaat, akan tetapi perlu adanya pemetaan dan identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan yang muncul,” kata Lis.

Ia mendorong pemerintah menemukan solusi tepat untuk menghadapi masalah kemiskinan ini. Salah satunya adalah stimulus dalam merangsang perputaran ekonomi masyarakat agar stabil.

Sementara itu, wakil rakyat dari Dapil II Bintan – Lingga, Hanafi Ekra menyebut dari reses yang dilakukannya, perhatian terhadap lembaga pendidikan di pulau-pulau haris lebih ditingkatkan.

“Beberapa tahun lalu SMA yang dibangun pemprov ini antara hidup dan mati. Tidak ada fasilitas, seperti majelis guru hanya terbuat dari tenda. Dinas Pendidikan harus bisa memetakan unit sekolah baru yang kita bangun agar dilengkapi fasilitasnya,” terang Hanafi.

Selain masalah pendidikan, sarana transportasi laut juga banyak diminta masyarakat.

“Keluhan para guru honorer juga harus direspon secepatnya oleh Pemprov Kepri,” tutup Hanafi.(lan/int)