OPINI: Banjir Bukan Sekadar Problem Administrasi

Oleh: Aktivis LDK MPM IAIN Palopo, Nurfadhilah Anshar Naim

Banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah dikepung sekaligus tiga jenis banjir yakni, banjir kiriman dari hulu, banjir lokal, dan banjir rob.

Ketiganya berkeliaran jadi masalah menahun akibat kerusakan sosio-ekologis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah melaporkan ada 43 titik banjir di Kota Semarang. 

Banjir kiriman dan banjir lokal mendominasi. Kawasan yang jadi langganan banjir rob juga tak luput terendam bahkan hingga Senin, 8 Februari siang. 

“Masih belum surut kawasan Kaligawe, Genuk, Trimulyo wilayah timur,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Arif Wahyudi kepada reporter Tirto, Senin (8/2/2021).

Disisi lain, menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan banjir di Kota Semarang, terjadi akibat luapan Kali Beringin Mangkang dan Kali Plumbon Kaligawe, yang merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan. Dilansir oleh ekbis.sindonews.com Minggu (7/2/2021).

Selain itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menerangkan sebenarnya permasalahanya banjir tahunan di Tempurejo yang melanda 3 desa setempat berlangsung sudah 10 tahun lebih. Selain itu juga lokasi yg sama sungai hanya dinormalisasi atau dikeruk dan hanya bersifat sementara.

“Akhirnya banjir terulang kembali, berarti ada masalah yang belum tuntas. Warga masyarakat korban banjir tahunan bukan sekedar butuh bantuan makanan sementara tapi harus ada kepastian tahun berikutnya tidak banjir lagi karena kerugian tidak hanya barang yang rusak, tapi juga hasil pertanian dan juga psikologis warga,” terangnya. Dilansir lantera.com (7/2/2021).

Sementara itu, gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo  ungkap penyebab banjir semarang adalah Problem administrasi. Yang dilansir CNN Indonesia.com (Sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir.

Problem itu terungkap di tengah inspeksi mendadak Gubernur Ganjar ke Rumah Pompa Merobek di Kota Semarang. 

Ganjar mendapati penyedotan air banjir tidak optimal lantaran petugas hanya mengoperasikan satu dari tiga pompa yang terpasang di rumah pompa kawasan Kota Lama tersebut. Dikutip CNN Indonesia (7/2/2021).

Persoalan banjir yang melanda negeri ini sudah begitu serius dan sistemis, yang membutuhkan solusi segera dan tuntas. Karenanya penting merumuskan secara benar apa yang menjadi biang keladi dan akar persoalan.

Tidak kurang penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, kehutanan dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah. Yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan. 

Jikalau tidak maka meniscayakan terjadinya bahaya banjir yang mematikan.

Banjir Semarang dan jember terjadi bukan hanya masalah administrasi tapi problem mendasar karena orientasi pembangunan yang tidak memprioritaskan keselamatan rakyat tapi berhitung untung rugi. 

Tidak dibangunnya bendungan baru, tidak dilakukannya ‘perbaikan’ atas muka tanah seiring beban kota besar dll menunjukkan pemerintah  abai terhadap keselamatan public.

Apa yang kita saksikan hari ini, pembangunan kapitalistik yang berlandaskan paradigma batil sekularisme liberalisme justru menegasikan itu semua. 

Sebagai konsekuensi logis ketika dunia berada di bawah peradaban sekuler yang dibangun di atas ideologi sekularisme. 

Sementara ideologi sekularisme sendiri dilandaskan pada asas kompromi bukan kebenaran.

Hidup dalam aturan sistem kapitalis akan terus terlihat masalah-masalah baru.

Setiap kebijakan yang dihasilkan tidak membuat masalah menjadi tuntas. Revisi satu ke revisi berikutnya akan terus dilakukan dan disesuaikan atas kepentingan kapitalis global, khususnya melalui kebijakan baru dalam setiap pergantian penguasa. 

Hal ini berpotensi pada ketidakpastian setiap UU atau kebijakan yang berkaitan pada kelestarian lingkungan, karena terus berubah sesuai kepentingan.

Inilah buah pahit system kehidupan sekularisme, dengan system politik demokrasi dan system ekonomi kapitalismenya. Ia Akar masalah banjir sistemik negeri ini. 

Maka, meninggalkan sistem kehidupan sekuler dan kembali papda system kehidupan islam adalah satu-satunya solusi. Islam yang merupakan rahmatuntuk seluruh alam mempunyai solusi yang bisa mengatasi banjir dan genangan. 

Islam dalam naungan negara yaitu Khilafah tentu memiliki kebijakan efektif dan efesien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika dan pasca banjir. 

Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan lahan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta’ala, diciptakan-Nya untuk kesejahteraan manusia, bukan komoditas. “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk mu…” (TQS Al Baqarah [2]: 29).

Penanganan bencana di dalam Islam akan senantiasa tegak pada dasar akidah Islamiyyah, sebagaimana dasar negaranya. Kemaslahatan dengan konsep kemanusiaan yang bersumber dari Ke-Ilahian akan menjadi prinsipnya. 

Islam adalah ajaran yang sempurna, sejak awal sebelum terjadi bencana amar ma’ruf nahi mungkar akan senantiasa menjamur di negeri kaum muslimin.

Manajemen bencana akan dibagi menjadi tiga fase, yang pertama fase pra bencana. Pembangunan sarana fisik akan dilakukan untuk mencegah bencana seperti pembangunan bendungan, kanal, tanggul dan sebagainya.

Pemeliharaan wilayah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, menjaga kebersihan, tata kelola sampah, tata kelola kota berbasis amdal, reboisasi dan relokasi untuk wilayah yang tidak layak huni akan dilakukan sebelum bencana terjadi.

Fase kedua, yakni pada saat terjadi bencana. Negara secara sigap akan melakukan seluruh aktifitas yang dapat menekan jumlah korban. 

Evakuasi korban secepat-cepatnya, berkomunikasi langsung dengan korban, membentuk dapur umum dan posko kesehatan, termasuk pembukaan akses komunikasi oleh tim penyelamat seperti halnya tim SAR pada hari ini. 

Sebagaimana dahulu Umar bin Al Khattab segera membentuk tim dari 4 orang sahabat yakni Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, Yazid bin Ukhtinnamur, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al Qari.

Keempat sahabat ini melaporkan secara mendetail kepada Umar bin Al Khattab sekaligus melaksanakan rancangan yang telah ditetapkan oleh Umar apa yang akan dilakukan besok. 

Mereka ditempatkan di perbatasan kota Madinah termasuk menghitung jumlah orang yang memasuki kota Madinah. Sehingga dengan kepastian total pengungsi yang masuk, lebih memudahkan di dalam pelayanan kepada mereka selama terjadinya musim paceklik. 

Fase ketiga pasca bencana, kegiatan yang dilakukan pada fase ini memiliki tujuan untuk me-recovery korban bencana agar mendapat pelayanan terbaik. Negara akan memperhatikan kebutuhan pokok dan pemulihan psikis mereka sehingga tidak muncul dampak psikologis yang tidak baik. 

Semua ini dilakukan dengan proses yang mudah, tidak berbelit-belit apalagi dengan menunjukkan kartu pengenal diri yang bisa saja telah musnah atau beresiko untuk diambil pasca bencana.

Negara juga akan melakukan recovery tempat tinggal dan fasilitas pendukung mereka dengan kemandirian keuangan negara tanpa mengambil hutang yang mengandung ribawi yang dimurkai oleh Allah SWT. 

Tempat-tempat vital seperti rumah, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan sebagainya akan dibangun kembali oleh Negara sehingga diharapkan kehidupan masyarakat akan kembali berjalan normal sesegera mungkin. 

Bahkan jikalau diperlukan, Negara akan melakukan relokasi jika memang daerah tersebut rawan terjadi bencana.

Inilah manajemen bencana di dalam Islam, sebuah manajemen yang luar biasa dalam memperhatikan rakyatnya bahkan sebelum bencana itu datang. 

Saat ini kita memang belum merasakannya, namun Allah SWT telah menjanjikan terwujudnya manajemen ini di dalam bingkai Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah yang insya Allah tidak akan lama lagi. Wallahu a’lam bishshawab.(*)