TERASKATA.COM, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Abdul Haris meminta pemkot agar segera mengusulkan ke Gubernur Kaltim soal banyaknya kendaraan luar KT yang beroperasi di Bontang.
Hal itu disampaikan saat menerima aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera), di Gedung DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Senin (12/09/2022).
Aksi yang digelar gabungan mahasiswa dan masyarakat itu menyamapaikan empat poin tuntutan. Pertama, menolak kenaikan BBM Subsidi dan berantas mafia BBM. Kedua, menuntaskan kasus-kasus HAM di Indonesia.
Ketiga, mendesak dan mengawal Pemkot Bontang untuk menuntaskan persoalan banjir. Dan keempat, mendesak Pemkot Bontang menstabilkan harga bahan pokok.
Menanggapi sekaitan dengan BBM, Abdul Haris menyampaikan, di Kaltim khususnya di Bontang, banyak kendaraan dari luar yang beroperasi dan bersentuhan dengan seluruh investasi dan perusahaan yang ada di Bontang.
“Plat DD, DT, DP dan lainnya, itu sering sekali ditemui. Yang artinya itu semua dari luar Kaltim,” ucapnya.
Jika hal ini dibiarkan untuk selama mungkin berusaha di Bontang, ujar Politisi PKB itu, maka jatah pengusaha lokal yang ada di Kota Bontang, khususnya yang berplat KT juga akan ikut terkurangi.
“Karena itu usulan real saya kepada Pemkot Bontang untuk mengusulkan ke Gubernur. Sebab, persoalan plat KT ini kewenangan Gubernur, kita usulkan untuk membuat Pergub, bahwa setiap kendaraan plat luar Kaltim yang berusaha di Bontang dalam masa tertentu, 3 bulan misalnya, itu harus diberi waktu untuk segera mengganti platnya menjadi KT,” ujarnya.
“Ini juga agar PAD masuk ke Kaltim. Bukan dibayar di daerah asalnya yakni di luar Kaltim,” sambungnya. (ADV).
Komentar