TERASKATA.COM, BONTANG – Proyek jalan tol Samarinda-Bontang dan Kilang Minyak Bontang batal dibangun.
Diketahui dua proyek tersebut tidak lagi masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru dirilis pemerintah pusat.
Keputusan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang melalui lembaga DPRD untuk melakukan upaya dengan mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Bontang untuk melakukan protes.
BW sapaanya, juga mempertanyakan keberadaan perwakilan rakyat yang ada di gedung DPR RI dan DPD. BW berharap kepada pemerintah dan DPRD agar ada koneksifitas yang dibangun ke pusat terkait dua proyek besar ini.
“Mudah-mudahan ada langkah kongkrit, ada peryataan sikap kita sebagai bentuk protes kita terhadap kebijakan pusat bahwa adanya dua hal ini yang mungkin masyarakat Bontang sangat harapkan,” ucapnya.
Legislator Nasdem itu juga berharap kepada Wali Kota Bontang agar bisa mengupayakan hal ini sebagi bentuk kedepulian. Hal itu disampaikan saat rapat paripurna ke-13 masa sidang III dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD atas rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Selasa (09/08) malam di Auditorium 3 Dimensi.
“Saya berharap bapak Wali Kota kita bisa menginisiasi sebagai bentuk kedepudilan kita. Memang beberapa media saya baca bahwa bapak Wali Kota sudah melayangkan protes dalam bentuk pernyataan, namun mungkin aksi nyata yang kita butuhkan dan seluruh komponen masyarakat Kota Bontang harus menyuarakan bahwa kami kecewa atas dicoretnya dua proyek stragesis nasional ini,” ujarnya.
Terakhir BW mengusulkan agar setelah dari sini ada agenda khusus lintas fraksi untuk membicarakan hal ini sebagai bentuk protes terkait pembatalan pembangunan jalan tol dan kilang minyak Bontang.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Basri mengaku menyayangkan apabila dua PSN tersebut gagal di bangun. Pasalnya Bontang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara.
Proyek kilang Bontang sejak 2014 lalu mulai digaungkan pemerintah pusat. Pemkot Bontang pun telah menyesuaikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) demi memuluskan proyek ini.
Sedangkan, proyek pembangunan Tol Samarinda-Bontang dinanti masyarakat sebagai akses jalan cepat dan perputaran ekonomi.
Basri mengaku akan terlebih dahulu berkonsultasi dan mempertanyakan pertimbangan dicoretnya dua PSN untuk Bontang.
“Kita akan kembali ke pusat. Baru juga meminta pertimbangan Gubernur Kaltim Isran Noor. Serta meminta alternatif lain. Semoga ada jalan alternatif lain,” ujarnya. (adv)
Komentar