TERASKATA.COM, BONTANG – Polemik relokasi pedagang Pasar Baru Taman Citra, Kelurahan Loktuan disebut Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam sarat akan masalah perlu dicarikan solusi.
Menurutnya, para pedagang korban kebakaran beberapa waktu lalu itu tidak pernah menolak untuk direlokasi. Namun, mereka meminta beberapa poin masalah di pasar baru untuk diselesaikan.
Ada 3 poin yang dikeluhkan mereka yaitu, Pertama soal petak penjualan ikan yang sempit, kedua penempatan pedagang tidak satu jalur dan yang ketiga masih ada pedagang yang belum terakomodir masuk berjualan.
“Mereka tidak menolak di relokasi, cuman minta point itu untuk segera diselesaikan. Contohnya ukuran lapak yang harusnya 2 meter ternyata cuman 1,3 meter, itu kata mereka tidak cukup untuk berjualan,” ujar Rustam.
Persoalan lain juga datang dari warga RT 48 Kelurahan Loktuan. Mereka khawatir jika hujan, akan menyebabkan banjir. Ditambah adanya Ipal pembuangan limbah pasar yang tersalur melalui lingkungan mereka.
“Soal itu juga dikeluhkan warga,” timpalnya.
Rustam pun meminta agar pemerintah melalui dinas terkait menyelesaikan polemik tersebut, agar ke depan tidak semakin menimbulkan masalah.
“Ini perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.
Menanggapi itu, Sekretariat daerah Kota Bontang Aji Erlynawati mengungkapkan, terkait bangunan pasar itu kata dia tidak mungkin dibongkar kembali. Lantaran pembangunan itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat menggunakan dana APBN. Pun standar pembangunannya juga sudah ketentuan pusat.
“Kalau kita mau bongkar itu tidak mungkin ya, karena kan sudah jadi. Artinya dengan apa yang ada tinggal kita yang harus mengkondisikan. Apalagi itu pemerintah pusat yang tentukan standarnya. Kalau kita bongkar perlu waktu apalagi merubah standar yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Apalagi pakai dana APBN,” terangnya.
Sementara, terkait Ipal pembuangan yang tersalur dilingkungan warga RT 48 itu, Erlynawati menuturkan, akan memfasilitasi persoalan tersebut.
“Kita sudah rapat bersama PT KIE dan yang lainnya, insyaallah pemerintah siap memfasilitasi. Tapi kan harus jelas dulu status lahan itu antara H Birin dan KIE biar clear. Dan pemerintah siap mengalokasikan pembuatan parit,” tandasnya. (ADV)
Komentar