TERASKATA.COM, BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Junaidi mengungkapkan, kebijakan pusat menaikkan harga BBM sangat berpengaruh terhadap masyarakat kecil. Tak terkecuali di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan saat mendengarkan aspirasi yang dilakukan Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera), di ruang rapat paripuran DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Senin (12/09/2022).
Diungkapkan Junaidi, seperti pihaknya, yang sangat merasakan dampak kenaikan BBM ini. Pasalnya, sekitar 80 persen warga di wilayahnya merupakan nelayan.
“Beberapa hari yang lalu ada warga yang datang dan minta saya untuk menyampaikan aspirasinya ke teman-teman DPRD dan kemudian ke pusat melalui partai saya (PKB),” ujarnya saat audiensi bersama peserta aksi.
Politisi muda PKB itu juga menegaskan, penolakannya terhadap kebijakan kenaikan BBM. Menurut
Junaidi mengungkapkan, seharusnya pemerintah mencari alternatif agar kenaikan harga tidak berdampak kepada masyarakat bawah.
Meski begitu, kata dia, pemerintah pusat juga tidak lepas tangan. Sebab, dua hari pasca pengumuman kenaikan harga BBM, Menteri Keuangan menginstruksikan ke pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran perubahan sebanyak 2 persen untuk membantu mereka yang berkonotasi hubungannya dengan kenaikan BBM ini seperti ojek, travel serta UMKM.
“Secepatnya kami akan membahas lebih lanjut terkait peraturan refocusing 2 persen ini sampai mana implementasinya ke masyarakat,” ucapnya.
Diketahui, aksi yang Ampera itu menyamapaikan empat poin tuntutan. Pertama, menolak kenaikan BBM Subsidi dan berantas mafia BBM. Kedua, menuntaskan kasus-kasus HAM di Indonesia.
Ketiga, mendesak dan mengawal Pemkot Bontang untuk menuntaskan persoalan banjir. Dan keempat, mendesak Pemkot Bontang menstabilkan harga bahan pokok. (ADV)
Komentar