TERASKTA.COM – Persoalan kelangkaan minyak goreng terus menjadi perbincangan kalangan emak-emak dan juga terkhusus pelaku UMKM yang kebutuhannya cukup besar. Selain langka, juga harga semakin tidak terkendali di pasar.
Direktur Nusantara Riset, Aprianto Nurdin menuturkan jika Pemkot Palopo dan DPRD harusnya mengambil langkah taktis segera. Itu karena kelangkaan sudah terjadi cukup lama, terlebih Ramadan makin dekat.
Langkah taktis yang dimaksudkan yakni melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap distribusi minyak goreng ke Kota Palopo.
“Sudah sepatutnya Disdag dan DPRD melakukan langkah taktis untuk menelusurinya. Sebab, ini
menyangkut kepentingan orang banyak. Harusnya lebih serius melihat persoalan-persoalan yang ada,” katanya.
Diriterangkannya, langkah taktis yang baik untuk dilakukan secepatnya adalah mengumpulkan seluruh distributor resmi minyak goreng, kemudian meminta mereka membuka data pasokan yang diterima saat sekarang dan saat masih normal.
“Jika terjadi perbedaan, tentu akan kelihatan jika unit produksi yang bermasalah. Namun, jika data pasok normal, tentu ada permainan besar di dalamnya,” ucapnya.
Setelah itu, ketika terjadi pasokan normal di tingkat distributor, perlu dilihat juga penyalurannya ke agen. Kemudian ke tingkat pengecer, apakah betul sampai atau tidak dengan dibuktikan tanda terima.
“Kita menghawatirkan, ada rantai pasok yang keliru. Sebab, banyak muncul pedagang dadakan di sosial media sedangkan pengecer resmi yang memiliki kios atau warung selalu stok kosong. Banyak yang mulai memanfaatkan situasi seperti sekarang ini. Jika tidak diikuti dengan pengawasan, kondisi ini akan berlangsung panjang,” ujarnya.
Pada situasi ini lanjutnya, Pemkot harus memiliki data kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat Kota Palopo, agar bisa ketahuan apakah stok masuk sama dengan kebutuhan atau tidak.
Aprianto juga kemudian mengapresiasi langkah Pemkot Palopo dalam melaksanakan operasi pasar. Hanya saja, efektifitasnya kemudian tidak menyeluruh.
“Operasi pasar baik, hanya saja jika jumlah minyak goreng pada operasi pasar 2.000 liter untuk seribu KK, bagaimana dengan masyarakat yang lain. Kita berharap, pemerintah dan DPRD lebih serius dan terbuka dalam persoalan kemasyarakatan ini,” tutupnya. (Ams)
Komentar