Kesalnya Anggota DPRD Sulsel Terhadap Bupati Lutra: Bu Indah Ini Tidak Serius Tangani Banjir Lutra!

TERASKATA.COM, MAKASSAR – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menjadi sorotan sejumlah pihak yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tuntutan masyarakat korban banjir bandang, di DPRD Sulsel, Jumat (13/8/2021).

Indah yang selama ini dinilai tidak becus menangani berbagai persoalan pasca banjir bandang 2020 lalu, malah tidak hadir dalam RDP itu.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Andi Saifuddin sangat menyesalkan ketidakhadiran Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Ia menilai, Bupati Luwu Utara tak memiliki keseriusan untuk membangun kembali wilayah pemukiman warga di Kota Masamba.

”Sangat disayangkan, Bupati yang menjadi tumpuan masyarakat dalam pembangunan kembali wilayah yang terdampak banjir, malah tidak hadir dalam pertemuan ini,” ketus Andi Saifuddin.

Pertemuan ini dihadiri masyarakat korban banjir, ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, termasuk para perwakilan balai sungai dan jalan, serta perwakilan Plt Gubernur Sulsel.

Ketidakhadiran Indah pun memicu mosi tak percaya atas keseriusan Bupati Luwu Utara dalam penanganan normalisasi Sungai Masamba.

Dalam pertemuan itu pula, Andi Saifuddin menyinggung soal rumah jabatan Bupati yang sampai saat ini tidak dibenahi sama sekali.

”Kenapa sampai hari ini rumah jabatan Bupati Luwu Utara belum ada rekonstruksi? Rujab itu sudah menjadi ikon Luwu Utara, apakah bupati serius dalam penataan ulang Kota Masamba. Masih banyak warga yang mencari nafkah di sekitaran kota,” imbuh anggota komisi D tersebut.

Untuk diketahui, setahun pasca banjir bandang Luwu Utara, di Masamba serta jalan di kawasan Radda selalu banjir ketika hujan deras. Akibatnya aktivitas warga yang di sekitaran kota terhambat.

Sementara itu, perwakilan Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (Pemilar) yang hadir dalam RDP itu juga menyesalkan ketidakhadiran Bupati Indah.

Kepala Bidang Advokasi dan Pembangunan Daerah PP Pemilar Adhy Putra menyoroti kondisi Kota Masamba dan Radda setahun pasca banjir.

“Penanganan Kota masamba dan Radda yang masih menjadi tanda tanya progresnya seperti apa kita ketahui setiap hujan turun akan menjadi kubangan air,” sebutnya.

“Belum lagi persoalan bantuan Dana Stimulan (Rusak Berat, Rusak Sedang, Dan Rusak Ringan), Dana tunggu hunian, Jaminan Hidup(Jadup) dan Status Hak Huntap,” sambungnya

Adhy Putra menjelaskan bahwa harusnya Bupati Lutra hadir dalam pertemuan ini atau paling tidak ada yang mewakili.

“Momentum inilah yang sangat pas untuk mengutarakan apa yang menjadi kendala selama satu tahun dalam penanganan pasca-banjir.”

“RDP ini dihadiri anggota dewan dapil Luwu Raya, juga dihadiri Perwakilan Gubernur Sulsel, dan pihak balai. Andai Bupati Indah hadir, semua yang menjadi kendala baik itu persoalan sosial sampai persoalan anggaran dapat dicarikan solusinya,” ujar Adhy.

Dalam kesempatan itu, PP Pemilar juga meminta kepada pihak kepolisian agar memeriksa bansos non tunai yang mereka anggap ada keganjalan di dalamnya.

“Yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah sinkronisasi kerja antara pihak balai dan pemerintah daerah agar upaya pemulihan itu benar-benar serius jangan ada yang lepas tangan, apalagi saling melempar tanggung jawab,” pungkasnya.

Dari hasil RDP itu, semua aspirasi akan ditinjau secara serius oleh DPRD Provinsi Sulsel dan akan turun langsung ke Luwu Utara untuk meninjau perkembangan penanganan pasca-banjir Lutra. (*/int)