Kenaikan Tarif Listrik Membebani Rakyat

Hal ini tentu akan menambah berat beban hidup mereka, memungkinkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin, yang saat ini saja tidak kurang 30 juta orang, bagaimana jika terjadi kenaikan harga?

Naiknya tarif listrik tidak bisa lepas dari teknologi yang digunakan, banyak alat-alat yang masih harus diimpor, di antaranya komponen pembangkit listrik, saat ini 70% komponen tersebut masih menggunakan produk impor (www.inews.id 29/12/2021), Harga alat-alat tersebut mengikuti nilai tukar rupiah, jika nilai tukar turun tentu berakibat tingginya harga yang harus dibayar untuk investasi di bidang listrik, sementara APBN terbatas, inilah alasan pemerintah mengundang swasta untuk membangun fasilitas pembangkit dan transmisi.

Saat ini berdasarkan data lebih dari 50% yang beroperasi saat ini milik pengembang listrik swasta (CNBC Indonesia 05/11/2020).

Sementara PLN sendiri menurut Koordinator INVEST Daryoko hanya memegang distribusi dan transmisi untuk PLN seJawa-Bali, pembangkit listrik saat ini dikuasai China, sementara yang retail dipegang oleh Dahlan Iskan dan Tommy Winata (Mediaumat.id !8/12/2021).

Dengan kenyataan ini PLN harus membeli listrik dari produsen swasta untuk mencukupi kebutuhan listrik, tentu dengan harga yang lebih mahal daripada listrik yang dihasilkan PLN.

Di sisi lain PLN harus membeli bahan bakar terutama batu bara dan gas dari swasta dengan harga pasar meskipun energi tersebut diproduksi di dalam negeri, ditambah karena keterbatasan modal, PLN harus mencari pinjaman ke bank dan surat utang sehingga mengeluarkan biaya bunga sebesar Rp 12 triliun per tahun untuk membayar utangnya yang mencapai Rp 644 triliun.

Inilah yang menjadi masalah dan solusi yang diberikan dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan tarif, tentu ini sangat tidak adil bagi rakyat, karena subsidi listrik telah dibatasi hanya untuk selain 13 golongan tersebut.