Rudy Mas’ud Seret Nama Prabowo dan Hashim, Gerindra Kaltim Geram!

TERASKATA.COM, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud membuat kader Gerindra Geram. Itu setelah Rudy menyeret nama Presiden Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo dalam pusaran masalah yang dihadapinya di Kaltim.

Dalam jumpa pers di Hotel Atlet Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy Mas’ud menggambarkan posisi dirinya sama dengan Presiden Prabowo dan adik kandungnya, Hijrah sama dengan posisi Hashim yang juga adi kandung Presiden Prabowo.

Rudy menilai penunjukan anggota keluarga dalam tim ahli atau konsultan adalah hal yang lumrah sejauh tidak melanggar aturan birokrasi ASN.

”Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Beliau memberikan kepercayaan. Itu memang hak prerogatif,” kata Rudy, menyamakan posisi dirinya dengan Presiden Prabowo.

Pernyataan ini menuai reaksi keras dari kader Gerindra Kalimantan Timur. Lewat sebuah poster yang beredar luas di media sosial, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengecam pernyataan tersebut.

”Selaku kader partai gerindra sekaligus Anggota DPRD Gerindra Kaltim, menyatakan bahwa keterangan Gubernur tersebut adalah penghinaan dan tindakan yang melampaui batas,” demikian isi poster tersebut.

Poster itu juga, memuat tiga tuntutan yang ditujukan kepada Rudy Mas’ud. Pertama, mendesak Rudy Mas’ud menhentikan manipulasi sorotan publik untuk Gubernur dengan membawa-bawa apalagi menyamakan relasi Keluarga Ketua umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianti.

Kedua, mendesak mencabut pernyataan/keterangan Gubernur Rudy Mas’ud dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ketiga, mendesak Rudy Mas’ud meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo melalui media nasional, cetak dan elektronik serta sosial media.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, membela diri soal kebijakan menjadikan adik kandungnya, Hijrah Masud sebagai tim sebagai Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatifnya sebagai kepala daerah. Keterlibatan Hijrah menurut Rudy, didasari oleh loyalitas dan kepercayaan yang telah terbangun sejak masa kampanye hingga dirinya terpilih.

Ia menilai perlu adanya sosok yang bisa menangani urusan bersifat privat dan mandat khusus saat dirinya harus bertugas ke luar daerah.

Rudy menegaskan bahwa kehadiran adiknya berfungsi untuk menggantikan posisinya dalam pertemuan-pertemuan tertentu sesuai perintah gubernur. Ia pun menjamin, adiknya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis, apalagi memberikan perintah langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD). (*)