OPINI: Proyek Kosmetik Rp1,5 Miliar, Melukai Nalar Publik di Tengah Defisit Empati Anggaran

LAGI-LAGI publik Bontang disuguhi pemandangan angka yang bikin dahi mengernyit. Kali ini soal pos anggaran perawatan rumah dinas Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang yang tembus di angka Rp.1,5 miliar.

Angka ini bukan cuma soal nominal, tapi soal etika. Di saat warga kita di pemukiman padat masih harus akrab dengan banjir setiap kali hujan turun, atau saat pelaku UMKM kita megap-megap mencari akses modal, tiba-tiba ada dana miliaran yang mengalir mulus hanya untuk urusan bedak bangunan.

Mari kita pakai logika sederhana orang konstruksi. Uang 1,5 miliar itu kalau dipakai bangun rumah dari nol di Bontang, sudah jadi hunian kelas atas. Kalau statusnya hanya perawatan, ini jelas jadi tanda tanya besar. Apa yang dirawat sampai harus menghabiskan anggaran sebesar itu?

Apakah plafonnya dari emas? Atau catnya anti-peluru? Kita perlu jujur, jangan sampai nomenklatur perawatan hanya jadi bungkus untuk menghambur-hamburkan sisa anggaran (silpa) atau sekadar memanjakan syahwat proyek di akhir tahun. Publik butuh rincian, bukan cuma pengumuman angka di papan proyek.

Kita tahu Kejaksaan itu instansi vertikal. Mereka punya orang tua sendiri di pusat bernama APBN. Lucu rasanya kalau Bontang yang kapasitas fiskalnya masih banyak bolong di sana-sini, justru harus menanggung beban kemewahan fasilitas instansi pusat.

Hibah memang dibolehkan aturan, tapi bukan berarti wajib dan tanpa batas. Ada garis tegas antara sinergi antarlembaga dengan pemborosan berjamaah. Jangan sampai APBD kita jadi bancakan yang lebih mendahulukan kenyamanan pejabat ketimbang keselamatan warga di bantaran sungai.

Ada harga mahal di balik rumah dinas yang megah. Sebagai mahasiswa, saya khawatir ada beban psikologis yang muncul. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum bisa tetap tajam mengawasi aliran dana di Pemerintah Kota, kalau atap rumahnya sendiri diperbaiki dengan kemurahan hati Pemkot?

Independensi hukum itu mahal harganya, dan jangan sampai ia terbeli lewat fasilitas-fasilitas hibah yang aromanya lebih ke arah gratifikasi kebijakan ketimbang kebutuhan mendesak. Kita ingin jaksa yang garang mengawal uang rakyat, bukan jaksa yang merasa sungkan karena rumahnya sudah dibikin kinclong pakai APBD.

Saya menantang DPRD dan Pemkot Bontang untuk berani buka-bukaan. Jangan cuma main ketok palu di ruang rapat yang dingin. Coba jelaskan ke warga. Apa urgensi rumah dinas itu dibanding perbaikan drainase di wilayah yang langganan banjir?

Kalau pemerintah tak mampu menjelaskan rasionalitas di balik angka 1,5 miliar ini, jangan salahkan kalau masyarakat beranggapan bahwa penguasa kita sedang mengalami mati rasa empati.

Bontang butuh pemimpin yang punya nyali untuk bilang “tidak” pada pengeluaran yang sifatnya kosmetik. Kita butuh anggaran yang bau keringat rakyat, bukan yang bau parfum pejabat. Rp1,5 miliar itu terlalu besar untuk sekadar memperbaiki dinding, tapi sangat berarti kalau dipakai untuk menyekolahkan anak-anak Bontang yang hampir putus sekolah.

Sudahlah, berhenti memoles rupa birokrasi. Saatnya memoles nasib rakyat sendiri. (*)

Penulis Opini : Arif Maldini (Mahasiswa Kota Bontang)