Suara Anak dan Aspirasi Warga Warnai Penyusunan Strategi Pembangunan Cirebon 2027

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Bertempat di kantor Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (8/4/2026), forum strategis ini memfokuskan arah kebijakan pada sinkronisasi data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Wakil Wali Kota, Siti Farida Rosmawati.

Acara ini juga diikuti oleh unsur Forkopimda, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan Forum Anak Kota Cirebon, sebagai simbol inklusivitas pembangunan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menegaskan bahwa indikator kesuksesan pembangunan tahun 2027 tidak lagi sekadar dilihat dari kemegahan infrastruktur fisik, melainkan pada dampak sosial yang dirasakan warga.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur yang terlihat, tetapi tentang seberapa kuat kerukunan dan partisipasi masyarakat. Kota ini bisa tumbuh karena kita bergerak bersama,” ujar Effendi.

Tahun 2027 dinilai sebagai periode krusial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Wali Kota menyebutnya sebagai “fase pembuktian” di mana program kerja harus benar-benar menekan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk meninggalkan pola kerja rutin tanpa inovasi.

“Setiap program harus berbasis data dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan. Indikator kita adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan publik,” tegasnya.

Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menjelaskan bahwa draf RKPD 2027 ini merupakan kristalisasi dari ratusan usulan warga yang dijaring mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Di tengah tantangan keterbatasan fiskal, Agus menekankan pentingnya strategi pembiayaan yang kreatif, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta skema kolaborasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Musrenbang ini adalah titik temu. Kami memastikan adanya sinergi antara prioritas nasional, provinsi, dan kebutuhan lokal agar arah pembangunan tetap terukur,” tutur Agus.

Hal menarik dalam Musrenbang kali ini adalah diberikannya ruang khusus bagi Forum Anak Kota Cirebon untuk menyampaikan Suara Anak Daerah (SAD) Tahun 2026.

Ketua Forum Anak, Azita Nadia Ghaisani, menyoroti pentingnya akses dokumen kependudukan yang mudah, perlindungan dari kekerasan, hingga penanganan stunting.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi melibatkan anak secara nyata. Kami butuh ruang yang aman dan ramah untuk tumbuh dan berkembang,” ungkap Azita. (Mu’min)