Reformasi Kompetisi Sepakbola di Tulungagung, Piala Bupati Jadi Jalur Tunggal Menuju Liga 4 Jatim

Teraskata.com, Tulungagung – Persepakbolaan Kabupaten Tulungagung memasuki babak baru. Evaluasi mendalam terhadap performa musim lalu tidak hanya melahirkan catatan teknis. Tetapi, juga memicu perombakan regulasi fundamental yang diprediksi akan mengubah peta kekuatan klub lokal secara drastis.

​Dalam wawancara eksklusif di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (18/2/2026), Ketua Askab PSSI Tulungagung, Ahmad Baharudin, menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem kompetisi daerah dari akar rumput.

​Baharudin memaparkan bahwa kebijakan musim lalu yang mengandalkan 100% pemain putra daerah merupakan langkah pragmatis sekaligus strategis.

Di tengah keterbatasan fiskal klub daerah, merekrut pemain luar dianggap berisiko tinggi terhadap stabilitas finansial karena beban biaya transportasi dan akomodasi yang besar.

​”Strategi itu realistis bagi keuangan klub, meski kami akui berdampak pada kedalaman skuad. Upaya mendatangkan pemain tambahan dari luar, seperti dari Kediri di tengah musim, nyatanya belum cukup untuk mendongkrak prestasi secara instan,” ujar Baharudin.

​Poin paling revolusioner dalam kebijakan baru ini adalah perubahan statuta pengiriman wakil daerah. Askab PSSI Tulungagung resmi menghapus mekanisme penunjukan langsung klub untuk mewakili kabupaten di Liga 4 tingkat provinsi.

​Sebagai gantinya, lanjut Baharudin, Piala Bupati akan dijadikan sebagai instrumen seleksi tunggal dan wajib. Ini merupakan pergeseran signifikan dari sistem administratif menuju meritokrasi kompetitif.

​Melakui sistem berjenjang, hanya klub yang berkompetisi di Piala Bupati yang berhak memperebutkan tiket provinsi.

​Selain itu, terkait legitimasi lapangan, wakil daerah ditentukan oleh performa di lapangan hijau, bukan keputusan di atas meja organisasi, serta keadilan kompetisi, guna memberikan peluang setara bagi klub baru untuk menumbangkan dominasi klub lama.

​Regulasi ini menjadi sinyal keras bagi klub-klub dengan reputasi historis, termasuk Perseta 1970. Baharudin, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung, menegaskan bahwa sejarah besar tidak lagi menjadi jaminan tiket otomatis.

​”Semua klub memiliki posisi awal yang sama. Di mata regulasi baru, nama besar tidak punya nilai jika tidak dibuktikan dengan performa. Perseta 1970 atau klub mana pun wajib ikut Piala Bupati. Tanpa itu, pintu ke Liga 4 tertutup,” tegasnya.

​Meski fondasi regulasi lokal telah dipancang, Askab masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Asprov PSSI Jawa Timur terkait jadwal dan kuota resmi. Terdapat kemungkinan penambahan wakil daerah jika kuota provinsi masih tersedia, namun prioritas absolut tetap diberikan kepada jawara Piala Bupati.

​Reformasi ini menandai berakhirnya era “hak istimewa” dalam sepak bola Tulungagung. Kini, profesionalisme manajemen dan konsistensi pembinaan menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku bagi klub yang ingin berprestasi di level lebih tinggi. (Agus)