TERASKATA.COM, MAMUJU – Kepergian Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, meninggalkan kekosongan besar dalam lanskap politik dan jalannya pemerintahan di Sulawesi Barat.

Sosok almarhum dikenal sebagai figur pemersatu yang selama ini menjaga stabilitas daerah. Kini, tanggung jawab besar berada di pundak Gubernur Suhardi Duka bersama partai koalisi pengusung. Siapa yang akan mereka tetapkan untuk mengisi kekosongan posisi orang nomor 2 di Sulbar. Tentu, yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Analisis: Tokoh Mamasa Lebih Strategis Dibanding Polman

Di tengah berkembangnya opini publik yang cenderung mengarah ke figur dari Polewali Mandar (Polman), muncul pandangan berbeda dari Direktur PT Ujungpandang Research Center, Al Gazali.

Menurutnya, tokoh dari Kabupaten Mamasa justru menjadi pilihan paling rasional dan strategis.

“Memberikan amanah kepada putra Mamasa bukan eksperimen politik. Dalam sejarah pembentukan Sulawesi Barat, tokoh Mamasa sudah berperan sejak awal,” ujar Al Gazali.

Ia menilai, langkah ini bisa menjadi bentuk restitusi sejarah, sekaligus mengembalikan peran Mamasa sebagai salah satu pilar penting dalam berdirinya provinsi tersebut.

Risiko Politik Jika Memilih dari Polman

Dari perspektif stabilitas politik, Al Gazali mengingatkan adanya potensi risiko jika pengganti berasal dari Polman.

Menurutnya, pasca wafatnya Salim Mengga, dinamika politik di wilayah tersebut cukup kompleks, dengan banyak faksi yang saling berkontestasi.

“Memilih satu figur dari Polman berpotensi memicu konflik internal. Bahkan bisa muncul fenomena ‘matahari kembar’ yang mengganggu stabilitas pemerintahan,” jelasnya.

Situasi ini dinilai berisiko bagi kepemimpinan Suhardi Duka yang membutuhkan sosok pendamping fokus bekerja, bukan figur yang memiliki ambisi politik tinggi menjelang kontestasi Pilkada mendatang.

Soliditas Mamasa Dinilai Jadi Kunci Stabilitas

Sebaliknya, Kabupaten Mamasa dinilai memiliki keunggulan dari sisi kultur sosial dan politik.

Al Gazali menyoroti karakter masyarakat Mamasa yang dikenal solid serta menjunjung tinggi komitmen.

“Tokoh Mamasa punya loyalitas tinggi. Jika sudah berkomitmen, mereka akan menjadi benteng bagi pemerintahan, bukan ancaman,” tegasnya.

Secara politik, hal ini dianggap lebih menguntungkan karena memberikan dukungan yang solid dibandingkan basis suara besar namun terfragmentasi.

Tak Ada Aturan ‘Jatah Wilayah’ dalam Konstitusi

Lebih lanjut, Al Gazali menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum yang mewajibkan pengganti wakil kepala daerah berasal dari wilayah atau etnis tertentu.

Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada partai pengusung untuk menentukan calon pengganti.

Ia juga menilai, jika Gubernur Suhardi Duka yang berasal dari wilayah pesisir berpasangan dengan tokoh dari Mamasa yang merepresentasikan pegunungan, hal itu akan menjadi simbol harmoni di Sulawesi Barat.

“Ini akan menjadi miniatur kebhinekaan Sulbar. Langkah ini bisa mencatatkan SDK sebagai pemimpin pemersatu,” tutupnya.

Publik Menanti Keputusan Gubernur

Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, keputusan Gubernur Suhardi Duka akan menjadi penentu arah stabilitas pemerintahan ke depan.

Publik Sulawesi Barat kini menanti langkah strategis yang tidak hanya mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga menjaga harmoni dan kesinambungan pembangunan daerah. (Abriano)