TERASKATA.com, Palopo – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo gelar rapat koordinasi program Bangga Kencana Percepatan Capaian target Akseptor Tahun 2021 yang dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Selasa (01/12/20).
Plt. Kepala DPPKB Kota Palopo Farid Kasim Judas SH MSi MH menyampaikan, apresiasi terhadap capaian sektor yang telah dicapai pada tahun 2020.
“Kita dapat mencapai peringkat pertama se Sulawesi Selatan, tapi karena adanya pandemi jadi kita sempat kerja kurang maksimal,” sebutnya.
Sejak triwulan pertama tahun 2020, kata FKJ, sapaan akrabnya, target DPPKB Palopo tercapai dan masih ada beberapa program yang belum maksimal yang terhambat karena adanya beberapa faktor dan juga salah satunya karena pandemi.
“Beberapa sektor yang melibatkan OPD di dalamnya tidak bisa kita maksimalkan sehingga beberapa program tidak sempat berjalan,” ujarnya.
Memasuki bulan Desember, sebutnya DPPKB Palopo telah melakukan evaluasi, karena di November dan Desember ini pihaknha selalu memikirkan apa yang dilakukan di tahun 2020 ini yang masih kurang.
“Memikirkan sambil mengevaluasi diri, program apa saja yang belum sempat terealisasi secara baik tahun 2020 itu akan kita maksimalkan di tahun 2021,” tegas FKJ.
Dalam suatu organisasi di tahun 2020 ini, semua OPD sudah harus memikirkan apa yang harus dilakukan di januari tahun 2021 jika tidak mengetahui apa yang harus kita kerjakan di tahun 2021, berarti OPD tersebut tak punya impian,” ungkapnya.
Paling tidak kita harus keluarkan satu lembar surat keluar karena itu juga bagian dari pada kinerja karena pemerintahan itu adalah administrasi dan Apa yang telah kita targetkan untuk 2021 adalah untuk triwulan pertama pns yang harus menjadi pelopor akseptor.
Mengapa kemudian di triwulan pertama karena pns banyak yang berurusan dengan administrasi kepegawaian di bulan april, pns adalah pelopor setiap dari program pemerintah.
Selanjutnya bahwa pengendalian penduduk adalah program nasional bertujuan untuk membangun keluarga yang terencana diawali dengan melibatkan diri sebagai akseptor.
Untuk non PNS, pasangan usia subur juga harus jadi akseptor karena jika sudah masuk dalam lingkungan pemerintah artinya harus mengikuti program dari pemerintah.
Untuk target pertama 10.000 akseptor dengan target PNS dengan pembagian 20 akseptor per Kelurahan dalam satu bulan.
Adapun Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Taufiq SKep Nrs MKes menyampaikan, yang telah hadir pada rapat koordinasi hari ini akan memberikan dukungan terkait dengan persoalan yang ada tentu pada kesempatan ini sebagai pelaksana tugas juga akan menjamin ketersediaan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.
“Dinas kesehatan sebagai mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menjadi pelopor,” katanya.
Turut hadir Ka. UPTD KB Se Kota Palopo, PLKB Se Kota Palopo, Faskes se Kota Palopo Serta Para Camat.(*)
Komentar