Guru BK Cirebon Jadi Garda Terdepan Perlindungan Anak, Pemkot Perkuat Kapasitas dan Jejaring

TERAKSATA.COM, CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya perlindungan anak dengan meningkatkan kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK) di lingkungan sekolah.

Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Guru BK yang dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula DPPPAPPKB Kota Cirebon, Senin (20/4/2026).

Dalam sambutannya, Siti Farida menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi setiap anak. Namun, ia mengakui tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini semakin kompleks, seiring dinamika sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

“Sekolah seharusnya menjadi tempat paling membahagiakan setelah rumah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan hari ini semakin kompleks,” ujarnya.

Guru BK Jadi “Mata dan Telinga” Perlindungan Anak

Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi lintas sektor serta komunikasi yang kuat antar pihak. Ia juga menyoroti pentingnya sistem deteksi dini agar permasalahan anak dapat diidentifikasi sejak awal.

Wakil Wali Kota menekankan tiga poin utama bagi guru BK. Pertama, penguatan deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa. Kedua, kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak terkait, serta membangun budaya sekolah yang ramah dan bebas kekerasan

“Bapak dan Ibu guru adalah mata dan telinga pemerintah di unit pendidikan paling bawah. Tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan masa depan generasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin membebani guru dengan administrasi semata, melainkan membangun sistem jejaring kerja yang solid untuk mendukung tugas mereka.

Peran Strategis dan Apresiasi untuk Guru

Siti Farida juga mengapresiasi peran guru BK yang selama ini menjadi tempat berbagi, penengah konflik, hingga pelindung bagi anak-anak dalam kondisi rentan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas guru merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Kami berharap terbangun sinergi yang kuat antara sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif,” ujarnya.

UPT PPA Jadi Garda Penanganan Kasus Anak

Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menekankan pentingnya jejaring komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki UPT PPA Kota Cirebon yang fokus menangani kasus perempuan dan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

“UPT PPA hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlakuan sesuai dengan haknya,” jelasnya.

Suwarso juga mengingatkan bahwa setiap keputusan terkait anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ia menyoroti masih adanya praktik penyelesaian masalah yang tidak tepat, seperti pernikahan usia dini.

“Jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan masalah baru bagi masa depan mereka,” tegasnya.

Guru BK Didorong Jadi Sahabat Anak

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa guru BK memiliki peran strategis sebagai sahabat anak di lingkungan sekolah. Ruang konseling diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman, bukan menakutkan bagi siswa.

“Guru BK harus diposisikan sebagai sahabat anak, sehingga mereka bisa memahami perkembangan siswa secara utuh dan menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.

Dengan penguatan kapasitas dan sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Kota Cirebon optimistis dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, sekaligus menjadikan guru BK sebagai benteng utama perlindungan anak. (Mu’min)