Ditanya Soal Uang Rakyat untuk HUT Kabupaten Cirebon, Bupati Belum Muncul, Ada Apa?

CIREBON – Momentum Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-544 yang jatuh pada 2 April 2026 menyisakan tanda tanya besar di benak masyarakat.

Hingga Senin (6/4/2026), Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, belum memberikan tanggapan resmi terkait besaran anggaran yang digelontorkan untuk rangkaian perayaan tahunan tersebut.

Kritik tajam datang dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi.

Suswantoro, salah seorang warga Kabupaten Cirebon yang akrab disapa Otong, secara terbuka mendesak Pemerintah Daerah untuk tidak “main rahasia”.

Merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ia menegaskan bahwa rakyat berhak tahu ke mana uang negara mengalir.

“Saya yakin ini menggunakan APBD. Berapa jumlahnya dan dari mana sumbernya pasti ada regulasinya. Ini uang negara, artinya uang rakyat juga. Bukan hanya pejabat yang boleh menikmati, rakyat kecil harus merasakan momen sakral ini,” ujar Otong.

Otong menilai esensi perayaan tahun ini memudar dan terkesan hanya menjadi panggung seremonial bagi segelintir pejabat.

“HUT Kabupaten Cirebon tahun sekarang bukan rakyat yang menikmati, tapi hanya oknum-oknum pejabat saja,” tegasnya.

Upaya konfirmasi kepada Bupati Imron Rosyadi pada Senin (6/4/2026) kemarin belum membuahkan hasil.

Salah satu ajudan Bupati beralasan bahwa orang nomor satu di Kabupaten Cirebon tersebut sedang sibuk memimpin rapat maraton.

“Nanti dikabarin, sekarang Kadis-kadisnya masih mengantri,” ungkap sang ajudan kepada awak media.

Ia juga menambahkan bahwa Bupati tidak dapat memberikan tanggapan langsung karena adanya agenda kegiatan di wilayah Kecamatan Babakan.

Kritik terhadap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada masalah anggaran HUT. Kinerja Pemkab Cirebon secara umum turut mendapat rapor merah dari warga.

Sejumlah masyarakat mengeluhkan lambannya pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan yang dianggap lama.

Aktivis sosial sekaligus pengamat kebijakan publik, Boby, membandingkan kepemimpinan di Kabupaten Cirebon dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang dinilai lebih responsif dan dekat dengan rakyat.

“Pak Bupati, kita ingin kepemimpinan Bapak seperti beliau, Kang Dedi Mulyadi. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton dari panggung kebijakan yang berjalan tanpa arah. Ketika provinsi berlari, kabupaten jangan tertatih tanpa tujuan,” kata Boby dengan nada kecewa.

Ia mendesak Pemkab Cirebon untuk segera berbenah dan berhenti berwacana. Menurutnya, persoalan sosial yang kian kompleks membutuhkan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Bukan sekadar perayaan mewah yang tertutup informasinya.

Hingga berita ini ditayangkan pada Rabu (8/4) Teraskata.com masih terus berusaha mendapatkan pernyataan resmi dari Bupati Cirebon maupun dinas terkait mengenai rincian anggaran HUT ke-544 tersebut. (Mu’min)