Jawab Aksi Mahasiswa, Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon Tegaskan Anggaran Terserap Sesuai Prosedur

TERASKATA.COM, CIREBON – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Sunanto, angkat bicara menjawab tudingan massa Serikat Mahasiswa (SEMA) Cirebon terkait transparansi pengelolaan anggaran infrastruktur.

Menurut Sunanto, selama masa jabatannya, fokus utama DPUTR adalah memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal, dan pembangunan tepat sasaran sesuai visi-misi daerah.

Itu diungkap Sunanto dihadapan massa aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026) di depan kantor Bupati Cirebon.

Menanggapi tuntutan spesifik mahasiswa soal dana sebesar Rp55 miliar yang diduga bermasalah, Sunanto membantah keras keberadaan angka tersebut dalam dokumen resmi.

“Mengenai masalah 55 miliar, saya rasa itu tidak ada. Di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kami tidak ada angka 55, 53, atau 51 miliar seperti itu. Jadi menurut saya itu murni isu, karena di DPA tidak ada pengkotak-kotakan milik siapa, semua murni diserap untuk pembangunan,” ujar Sunanto didampingi Sekretaris Daerah (Setda), Hendra Nirmala di depan masa unjuk rasa.

Terkait proses pengadaan barang dan jasa, Sunanto menjamin bahwa sistem pelelangan di Kabupaten Cirebon sudah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ia meyakini Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Proses transparansi pelelangan bisa dilihat di sistem; siapa pemenangnya, posisinya seperti apa. Teman-teman di ULP tidak akan sembarangan karena mereka punya tanggung jawab hukum. Tidak mungkin mereka memenangkan CV yang administrasinya tidak lengkap atau ilegal,” tambahnya.

Aksi Unjukrasa SEMA Kabupaten Cirebon

Sebelumnya, puluhan massa SEMA Cirebon memadati depan Kantor Bupati Cirebon untuk menyuarakan keresahan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah daerah untuk lebih berintegritas dalam mengelola dana rakyat.

Ketua SEMA Cirebon, Kemas Aditya, dalam orasinya menyatakan bahwa alokasi APBD harus diprioritaskan untuk sektor-sektor krusial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merata.

“Kami mendesak pemerintah daerah untuk mengelola APBD secara transparan. Tolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam setiap tahapan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” tegas Kemas di hadapan massa aksi.

Selain menuntut transparansi, SEMA Cirebon juga meminta pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan anggaran sebagai bentuk demokrasi partisipatif. Aksi tersebut ditutup dengan pembacaan surat pernyataan sikap yang menekankan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. (Mu’min)