BPBD Bontang Ungkap Tak Ada Anggaran Mitigasi Bencana

BONTANG – Bencana kerap kali terjadi di Kota Bontang. Baik bencana alam maupun bencana non alam, seperti kebakaran rumah. Khusus bencana kebakaran sepanjang tahun 2025 tercatat ada 56 kasus.

Kasus kebakaran terbaru terjadi pada tanggal 12 maret di Guntung, dan 22 Maret di Berbas Tengah. Kerugian akibat kebakaran pun tak main-main. Dalam kasus di Guntung setidaknya ada satu bangunan pujasera dan Mobil dilalap api. Sedangkan di Berbas Tengah kasus kebakaran melalap setidaknya empat bangunan dengan total 12 Kepala Keluarga (KK) menjadi korban.

Meski demikian, Pemkot Bontang dinilai tidak menganggap kasus kebakaran sebagai sesuatu yang perlu diatensi khusus. Hal itu dibuktikan dengan minimnya alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang.

Bahkan, menurut pengakuan Sekretaris BPBD Bontang, Sunaryo, untuk program mitigsi bencana pun tak dianggarkan. Padahal mitigasi bencana sangat penting guna mengurangi risiko akibat bencana.

”Terkait anggaran penanganan bencana yang ada di BPBD kami, anggaran secara spesifik itu kami cuma makan minum. Tidak ada untuk program mitigasi,” ungkap Sunaryo kepada wartawan teraskata.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/03/2026) pagi.

Meski tak ditopang dengan anggaran yang cukup, Sunaryo mengeklaim pihaknya tetap melakukan upaya-upaya mitigas bencana kepada masyarakat lewat penyuluhan sederhana. Selain itu, ia BPBD juga berkolaborasi dengan komunitas yang menggelar kegiatan mitigasi bencana.

”Mitigasinya ada penyuluhan, kita makan minum aja kita undang masyarakat. Kita juga kadang diundang menjadi narasumber, nah pegawai kami tidak perlu dihonor kalau narasumber, karena sudah digaji dari kantor,” ujarnya.

Ia membeberkan, untuk anggaran makan minum pun yang diplot ke BPBD sangat minim. Nilainya hanya di kisaran Rp30 Juta per tahun.

”Nggak banyak sih, seingat saya kalau setahunnya paling 30-an. Untuk tahun ini penyuluhan cukup tim kami saja. Jadi tim kami kan tidak perlu ada honornya dia sudah pegawai disini, ya sudah dia punya sertifikasi untuk penyuluh,” lanjutnya.

Menurutnya, anggaran makan minum yang diplot ke BPBD juga sudah mengcover biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan patroli. Kondisi ini memaksa BPBD untuk melakukan penghematan dalam melaksanakan program penanganan bencana.

Dengan keterbatasan anggaran itu, Sunaryo mengeklaim pihaknya akan tetap berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Baginya, pelayanan bagi masyarakat adalah yang utama.

”Tapi tetap kami usahakan maksimal Pak, seandainya makan minum itu habis, kami suka rela Pak. Ini kami tetap karena kami memang menanam kepada anggota yang terutama adalah pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sunaryo pun kerap kali menyampaikan secara terbuka kepada seluruh jajaran pegawai BPBD untuk tetap bekerja maksmial ditengah keterbatasan anggaran.

”Terus terang saya terang-terangan di apel saya bilang saya buka, ini anggaran kita habis tapi tolong tetap kita jalankan itu tugas kita. Kadang anggota mengaku siap bawa makan sendiri,” bebernya. (Dayat)