Andai Bukan karena Sosok Wartawan Ini, Bahasa Persatuan Indonesia Adalah Bahasa Melayu

Dalam kolom ‘Kepentingan’ di harian Hindia Baru terbitan 10 Januari 1926, dia menerbitkan tulisan bertajuk ‘Kasihan’. Isinya adalah gagasan awal menggunakan nama ‘Bahasa Indonesia’. Tabrani menyebut Bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan di tengah keberagaman bahasa daerah orang Indie (Hindia Belanda).

Namun saat itu, bahasa seperti yang saat ini kita pakai disebut sebagai bahasa Melayu saja. Istilah ‘Bahasa Indonesia’ belum terlalu lazim. Namun bukan berarti Bahasa Indonesia tidak bisa ada dari ketiadaan.

“Bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu! Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu!” demikian tuis Tabrani di koran Hindia Baru, 11 Februari 1926.

Aktivis Jong Sumatranen Bond, Mohammad Yamin, menyanggah gagasan Tabrani soal Bahasa Indonesia.

“Bahasa Indonesia tidak ada; Tabrani tukang ngelamun,” demikian kata M Yamin yang tercatat dalam Otobiografi Tabrani sendiri.

Yamin sempat naik pitam saat Tabrani menolak usulannya untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Usulan Yamin itu termuat dalam putusan Kongres Pemuda I tahun 1926.

Begini bunyi putusan Kongres Pemuda I, dikutip dari buku B Sularto ‘Dari Kongres Pemuda Indonesia Pertama ke Sumpah Pemuda’:

Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Melajoe.

Cermatilah poin ketiga, bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Itu adalah ide dari M Yamin yang didukung oleh Sekretaris Panitia Kongres Pemuda I, Djamaludin. Persis poin ketiga itulah Tabrani tidak setuju terhadap Yamin.

“Alasanmu, Yamin, betul dan kuat. Maklum lebih paham tentang bahasa daripada saya. Namun, saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini,” kata Tabrani.

Tabrani berpandangan, bila bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan maka bahasa Melayu bakal terkesan sebagai bahasa imperialisme terhadap bahasa daerah yang lainnya di Indonesia.

Anda bisa bayangkan seandainya Bahasa Persatuan Indonesia disebut Bahasa Melayu, maka mungkin sekarang sering terjadi diskriminasi antar daerah.

Karena Tabrani tidak setuju, maka putusan Kongres Pemuda I itu tidak menjadi putusan final. Keputusan terakhir ditunda sampai Kongres Pemuda II pada 1928. Singkat cerita, Yamin berlapang dada dengan argumen Tabrani. Poin ketiga dari Kongres Pemuda I diubah pada putusan Kongres Pemuda II, bunyinya menjadi sebagai berikut:

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. (*)